Praktisi Hukum/ Ketua Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku Jamaludin Koedoboen SH.MH
Evav.News,Langgur- Diduga Karena Kritikanya yang keras, terkait kebijakan Pemda Malra dalam melakukan pinjaman 250 Milyar, Praktisi Hukum, Djamaludin Koedoeboen SH.MH, di Polisikan oleh Pemkab Malra.

Tokoh Pemuda Maluku asal Kepulauan Kei ini, secara resmi dilaporkan oleh Bagian Hukum Pemkab Maluku Tenggara ke Polres Maluku Tenggara pada hari Selasa siang .

Kepala Bagian Hukum Pemerinta Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Deby Bunga SH. Didampingi dua Orang staf  (tenaga honorer) Bagian Hukum Pemda Malra, Alfin Welerubun dan Aristo Wokanubun  , terlihat di Ruangan pengaduan KSPKT Mapolres Malra pada Selasa siang sekitar pukul 13:00 Wit.

Sekitar 30 menit di ruangan pengaduan, kemudian Kabag Hukum, Deby Bunga didampingi sala satu Anggota reskrim menuju ruangan lantai II yunit reskrim Polres Malra.

Informasi yang dihimpun Media ini menyebutkan, kehadiran Kabag Hukum, Deby Bunga.SH. Di Mapolres Malra, atas arahan Bupati. M Thaher Hanubun, guna melaporkan Jamaludin Koedoeboen atas kritikanya,  saat konfrensi Pers beberapa waktu lalu  di Kantin Kantor Walikota Tual.

Kabag Hukum Pemda Malra, Deby Bunga, saat dikonfirmasi menyampaikan, belum dapat memberikan keterangan, karena belum melaporkan kepada pimpinan.

“ Maaf saya belum bisa memberikan keterangan, karena belum melaporkan kepada pimpinan,” ungkap Kabag Hukum, Deby Bunga.SH, sambil bergegas meninggalkan halaman Polres Maluku Tenggara, selasa (19/11/2019).

Sementara itu Sumber resmi Media ini di Polres Malra,membenarkan bahwa, Bagian Hukum Pemda Malra melalui Kabag Hukum Deby Bunga telah melaporkan,  Ketua Kerukunan Keluarga Besar  Masyarakat Maluku ( KKBMM) ,  Djamaludin Koedoeboen, SH.MH.

“ Iya Benar tadi Bagian Hukum, Lapor Pa Jamal Koedoboen, kita suda serahkan ke Reskrim, informasi lebi jelas ke kasat Serse,” Ujar sumber.

Terpisa Ketua Kerukunan Keluarga Besar  Masyarakat Maluku ( KKBMM) di Jakarta,   Djamaludin Koedoeboen, SH.MH. selaku terlapor melalui Telepon selulernya menyampaikan siap berhadap hadapan dengan Pemda Malra.

“ Itu Bagian dari Hak mereka dan tetap saya hormati, pada prinsipnya saya siap berhadap-hadapan,” Ujar koedoboen.

Diberitakan media ini sebelumnya, Pemkab Malra   meminjam 250 Milyar dari PT. Sarana Multi Infrastruktur ( SMI ) untuk membiyayai 24 Program dan kegiatan di Kei Besar,mendapat kritikan  keras dari Ketua Kerukunan Keluarga Besar  Masyarakat Maluku ( KKBMM) di Jakarta, Dr. ( cand ) Djamaludin Koedoeboen, SH.MH.

Koedoboen, melalui Konfrensi persnya belum lama ini  di Kantin Kantor Walikota Tual,   menyampaikan, Pemkab Malra dan DPRD tidak memahami aturan dan mekanisme peminjaman dana dari pihak ketiga, sehingga dirinya memastikan kalau pinjaman daerah itu direalisasikan maka kedua lembaga eksekutif dan legislatif itu akan berurusan dengan lembaga hukum.

 “ Saya pastikan kalau itu jalan maka mereka pasti ditangkap, ini bukan kata saya tapi amanat undang – undang, kemarin saya sudah diskusi dengan teman – teman anggota DPRD Malra yang baru dilantik, saya bilang, Bro kalian hati – hati dengan kebijakan ini, semua orang mau untuk bangun daerah tapi kalau dengan cara yang salah anda semua akan masuk, " ujarnya.

Kata Dia,Pinjaman Daerah bisa dilakukan namun harus membiyayai program dan kegiatan yang produktif sehingga pengembalian pokok dan bungah pinjaman  bisa terealisasi, karena yang jadi pertanyaanya PAD di Maluku Tenggara berapa.

 “ Menurut hemat saya yang namanya pinjaman daerah kepada pihak ketiga dimungkinkan, namun ada tapinya. Pertanyaanya bayar hutang itu dari uang mana ? kalau kita punya PAD yang cukup maka ok dilaksanakan, tapi kalau PAD daerah kita minim, lalu bayar pinjaman pakai apa ?,  " jelas Kudoeboen

Kata Dia, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, pemerintah daerah tidak bisa menggunakan dana alokasi umum ( DAU ) dan dana alokasi khusus ( DAK ) untuk membayar hutang pinjaman kepada pihak ketiga.

“ Tidak Bole Pinjaman dibayar menggunakan DAU dan DAK kalau itu terjadi masuk penjara semua, itu artinya Pemerinta Daerah tidak paham hukum, tidak tau kelolah pemerintahan,tidak tau kelola keuangan Daera, lapis dengan DPR-DPR semua lah… ngga mengerti apa-apa,” ungkap Koedoboen.

Jelas Dia, harus diingat kalau pinjaman daerah kepada pihak ketiga seharusnya membiayai pembangunan yang produktif, misalnya bangun jalan tol khan ada uang kembali atau pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai retribusi cukup besar untuk dapat membayar hutang , jadi menurutnya harus banyak belajar dulu, jangan sok pintar, dan serba mengetahui semua hal padahal Nol besar.

“ Kalau pinjaman daerah kepada pihak ketiga seharusnya membiayayai pembangunan yang produktif, misalnya bangun jalan tol khan ada uang kembali atau pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai retribusi cukup besar untuk dapat membayar hutang , jadi menurut saya  harus banyak belajar dulu, jangan sok pintar, dan serba mengetahui semua hal padahal Nol besar juga,” ungkapnya  kepada awak media di Kantin Kantor Walikota Tual beberapa Pekan lalu.

Menurut Kudoeboen, Pemkab Malra harus menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan program yang akan dilaksanakan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat atau tidak ?.

“ Harus dijelaskan kita bayar hutang pakai uang ini, rasio dan masuk akal atau tidak ? lalu jadi pertanyaan dana pinjaman daerah itu masuk rekening mana ? pasti rekening pemerintah daerah, lalu berapa prosentase bunga pinjaman ? dan jaminan apa yang diberikan kepada pihak ketiga ? semua ini harus dijelaskan untuk diketahui rakyat karena menurut hemat saya Pemerintah Daera jangan cerobo, Jangan nafsunya Besar pada hal tenaganya kurang, ’’ jelasnya.

Disinggung terkait bantuan dari Pemerintah pusat 170 Kilo untuk pembangunan Jalan di kei Besar, Kudoboen mengatakan bilah ada bantuan dari Pemerinta pusat maka untuk apa pinjam Dana dari pihak ketiga.

“ Kalau ada bantuan dari Presiden ngapain pinjam Dana dari pihak ketiga ,  kalau di Daerah lain pinjaman seperti ini ada persen untuk kepala Daerah, muda-mudahan di Maluku Tenggara tidak ada,” kritis Koedoboen.


Kudoboen berharap, Pemkab Malra dan DPRD harus fokus membangun infrastruktur yang sudah ada dan memberdayakan ekonomi masyarakat, agar pendapatan perkapita masyarakat meningkat baru melakukan terobosan keluar, sebab saat ini pendapatan ekonomi rakyat masih dibawah standar.

Hingga berita ini dipublikasikan Pihak Pemerinta Daerah Kabupaten  Maluku Tenggara, Dan Mantan DPRD yang Menyetujui  Pinjaman Tersebut belum dapat dikonfirmasi.

Sebelumnya dikatahui  pinjaman 250 Milyar, suda disetujui oleh Eksekutif serta Legislatif Kabupaten Maluku Tenggara dan telah terjadi kesepakatan antara Pemda Malra dengan  PT SMI untuk pembayaran pokok dan Bunga pinjaman  dalam waktu 3 Tahun.

pembayaran pokok dan bunga pinjaman itu akan berlaku dari Tahun 2021 s/d 2023.

1.Tahun 2021 pembayaran uang Rp 84.000,000,000.dan belanja bunga Rp 17,500,000,000.jadi jumlah total pembayaran semua Rp 101,500,000,000.

2.Tahun 2022 untuk pembayaran utang Rp 83.000.000.000.serta bunga belanja Rp 1.620.000,000. Total pembayaran semua Rp.94,620.000.000.

3, Tahun 2023 untuk pembayaran utang sebesar Rp 83,000,000,000.dan belanja bunga sebesar Rp 5,880,000,000. jadi total pembayaran Rp.88.880.000,000.

Maka dengan demikian jumlah total semua pengembalian pokok serta bunga pinjaman daerah semua ke PT SMI berjumlah Total Rp 285 milyar.


Pinjaman Pemda Malra ke PT SMI sebesar Rp 250 Milyar, untuk membiyayai 24 program di antaranya.

1,peningkatan jalan hotmix,ruas jalan ngurdu, Bombay,AD,Ohoiraut panjangnya 37 km dengan nilai Rp 125,500,000,000.

2,peningkatan jalan hotmix ruas jalan jalur weduar tamangil,weduar fer panjangnya sekitar 5,4 km senilai Rp 39,094,000,000.

3,pembangunan jalan Hotmix ruas jalan ohoidertawun bawa- Langgur-Ohoililir 11,km dengan nilai 12,500,000,000.

4,penataan lokasi wisata Nen Dit Sakmas 1 paket senilai 500,000,000.

5.pembangunan lembaran ruas jalan ngurdu-bombay-AD- Ohoiraut 6 Km  senilai Rp 1,302,000,000.

6,pembangunan lembaran ruas jg alan ngurdu,Bombay,Ad, Ohoiraut 12 Km senilai 2,604,000.000.

7,  pembangunan Katoge  lokasi taman ziarah Mgr Yohanis Aerts dkk 1 paket dengan nilai Rp.2,00,000,000.

8,Pembangunan dan penataan destinasi pulau kelapa 16,,800,000,000.

9. ,pembangunan dan penataan destinasi pantai ngur ngiar varat 1 paket Rp 21,850,000,000

10,pembangunan dan penataan wisata religius leer ohoilim 1 paket senilai Rp 500,000,000.

11,pembangunan dan penataan wisata religius Waab 1 paket dengan nilai Rp,500,000,000.

12,pembangunan dan wisata religius wisata langgiar 1 paket dengan nilai Rp 500.000,000.

13,pembangunan dan penataan wisata religius ngafan 1 paket -

14,pembangunan panggung wisata Nen Dit Sakmas 1 paket senilai Rp 150,000,000.

15,pembangunan pasar Langgur 1 paket senilai Rp 15,000,000,000.

16,pemasangan Spotlite dan informasi parawisata 5 bandara Jakarta Telkomsel senilai 1,809,000,000.

17,sail kei 100 kapal senilai Rp 1,000,000,000.

18,promosi parawisata daerah ke luar Negeri 3 Negara senilai Rp         1,000,000,000.

19.pengadaan sarana transportasi laut 1 paket  senilai Rp 700,000,000.

20,beda kamar untuk pembangunan homestay 1 paket senilai Rp. 716.000,000.

21,pembangunan bungalow
    1 paket dengan senilai Rp.425,000,000.

22,pengadaan perlengkapan bungalow 1 paket sebesar Rp, 300.000,000.

23,pembangunan pagar lutut,setapak hukum larvul ngabal dan tiga tungku pada destinasi wisata pantai Waab 1 paket dengan senilai Rp.225.000,000.

24,pembangunan jalan setapak pada destinasi wisata pulau kelapa 1 paket dengan senilai  Rp.525,000,000.
Shar(tim evav.news)

Posting Komentar

Google+