Evav.News– Bupati Mimika, Eltinus Omaleng ternyata  melantik dan mengambil sumpah Nokolaus Kuahaty sebagai  Plt. Sekretaris Daerah ( Sekda ) Kabupaten Mimika,  beberapa hari kemarin diduga keras bertabrakan dengan aturan, pasalnya Nikolaus Kuahaty hingga saat ini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) aktif, di Pemerintah Kabupaten Kaimana, dimana Kuahaty menduduki jabatan di Kabupaten Kaimana sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Kabupaten Kaimana.

Nokolaus Kuahaty merupakan Kadis PUPR yang diduga keras lari dari tugas dan meninggalkan tugasnya sejak tanggal 29 Januari 2020 hingga sekarang tanpa ada pemberitahuan kepada Bupati Kaimana, Matias Mairuma.

Bahkan Kuahaty yang sekarang menduduki PLT Sekda Kabupaten Mimika itu, Terindikasi lari dari kejaran BPK RI Perwakilan Propinsi Papua Barat, atas berbagai indikasi kerugian Negara di Dinas PUPR Kabupaten Kaimana.

Persoalan  ini diperkuat dalam surat resmi Bupati Kaimana, Matias Mairuma, yang ditujuhkan kepada Mendagri, Nomor ; 820/518, pada tanggal 07 Juli 2020 kemarin.

Kutipan isi surat Bupati Kaimana, Matias Mairuma menyebutkan   bahwa, Ir. Nikolaus E. Kuahaty, M.Ec.Dev, dengan NIP 196411021997121001, merupakan ASN aktif Kabupaten Kaimana, yang menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR, seperti yang termuat dalam  aplikasi SAPK ( Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian).

Bupati Mairuma, menerangkan Kuahaty telah meninggalkan tugas dan tak masuk kerja sejak tanggal 29 Januari 2019 hingga saat ini.

“ Saat itu yang bersangkutan meminta ijin untuk kebutuhan pemulihan kesehatan, karena baru selesai operasi dan dengan mempertimbangkan alasan kemanusian, kami memberikan ijin “ Tegas Bupati Kaimana dalam surat tertulis, ke Mendagri  yang tembusanya juga disampaikan kepada Bupati Mimika itu.

Bupati Kaimana, Matias Mairuma menyesalkan sikap Pemkab Mimika yang telah, mengangkat Ir. Nikolaus E. Kuahaty, M.Ec.Dev,  menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkab Mimika sebagai Assisten III, padahal mutasi yang bersangkutan dari Pemkab Kaimana, Propinsi Papua Barat ke Kabupaten Mimika, Propinsi Papua belum mendapat persetujuan dan pengesahan Mendagri, setelah mendapatkan pertimbangan BKN, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017.

 “ Kami tidak pernah terbitkan surat persetujuan pindah dan/ atau rekomendasi untuk kepentingan apapun, termasuk rekomendasi mengikuti seleksi jabatan di instansi lain maupun  kabupaten lain, kepada yang bersangkutan, karena tugas dan tanggungjawab Kuahaty sebagai pengguna anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten  Kaimana masih banyak belum terselesaikan dengan baik “ Tegas Bupati Kaimana, Matias mairuma.

Bupati Kaimana mengakui, Plt. Sekda Mimika yang sudah dilantik Bupati Mimika, memiliki banyak temuan hasil Audit Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) Perwakilan Propinsi Papua Barat tahun 2011 – 2018 yang belum ditindaklanjuti.

by:Redaksi

Posting Komentar

Google+