Praktisi Hukum, Doktor.Jamaludin Kudoboen.SH.MH 

Evav.News
- Keterbukaan informasi sangat penting dalam menjawab hak Publik guna memperoleh informasi melalui media, namun berbeda dengan Polda Papua, karena  sangat-sangat tertutup,  bahkan tidak mendukung  kelancaran arus informasi, dalam penanganan perkara di wilaya Hukum Polda Papua. 

Bahkan suda ada Pedoman Peraturan kapolri Namun ternyata, komitmen tersebut tak diseriusi Kabid Humas Polda Papua, Kombes.Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal.

Faktanya, Kabid Humas Polda Papua, sangat tertutup dalam memberikan informasi tentang sejumlah penanganan perkara seperti kasus yang menggegerkan warga Mimika, yakni perkara penyebaran video mesum, yang diduga melibatkan pejabat Negara Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

Terbukti Media Ini terus berupaya untuk mengkonfirmasi, perkembangan penanganan perkara  penyebaran Vidio Mesum di Kabupaten Mimika, karena ditangani Polda Papua,  namun Kabid Humas Polda Papua, Kombes.Pol.Drs.Ahmad Musthofa Kamal, selalu menghindar dengan seribu macam alasan.

Menanggapi persoalan tersebut, Praktisi Hukum Doktor.Jamaludin Kudoboen.SH.MH berpendapat,  bila ada oknum anggota Polri yang tetutup informasi terhadap rekan rekan pers, maka mungkin  yang bersangkutan belum paham benar tentang UU Pers No. 40 Tahun 1999, dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dan  UU No. 32, tahun 2002 tentang Penyiaran, serta UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“ Undang-Undang, suda mengatur tentang hak dan kewajiban setiap lembaga terkait, agar dapat memberikan informasi dan pemberitaan yang benar dan objektif kepada masyarakat, sehingga memberikan edukasi terhadap public,” ujar Mantan Tim Hukum, Capres 02 Prabowo-Sandi ini melalui Telepon selulernya, Kamis malam (17/09/2020).

Kudoboen mengatakan, keterbukaan informasi terhadap awak media sangat penting, sehingga informasi dapat diteruskan oleh awak Media melalui karya Jurnalis, guna menjawab kebutuhan public dalam mendapatkan informasi, serta  memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, sehingga  masyarakat tidak mengkonsumsi berita atau informasi yang salah, terkait  suatu peristiwa tertentu.

“ Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara, seperti perkara penyebaran Vidio Mesum di Kabupaten Mimika yang ditangani Polda Papua merupakan suatu kewajiban,  sehingga Kabid Humas Polda Papua wajib  memberikan informasi dan data yang benar kepada Pers, dalam rangka pemberitaan, agar masyarakat dapat mengikuti secara baik dan benar setiap proses hukum yang ditangani  sehingga tidak menimbulkan kecurigaan publik,” tandas Kudoboen.

Lanjut kata Dia,  Nota kesepahaman   bersama antara Dewan Pers dan Kapolri, yang saat itu dijabat oleh  Drs. M. Tito Kanavian, MA. Ph.D, yaitu nomor 2 tahun 2017, dimana  ada kesepakatan, antara para pihak untuk saling memberi informasi dan data, serta koordinasi di bidang perlindungan pers dan penegakan hukum lainya.

“ Selain amanat Undang-Undang, Peraturan kapolri, nota kesepahaman ini  juga harus menjadi refrensi,  bagi Anggota Polri, sehingga sangat disayangkan, bilah kabid humas polda papua tertutup dengan insan pers dalam penangan masalah- masalah hukum di Papua,” tegas Kudoboen.

Lanjutnya, bilah kabid Humas Polda Papua, sesuai   fakta tertutup informasi, dalam penanganan perkara,  maka patut diduga oknum Polri itu, telah melanggar beberapa UU yang telah disebutkan diatas, termasuk tidak mengindahkan Nota Kesepahaman yang telah dibuat dan dintanda tangani bersama oleh Dewan Pers dan Kapolri.

“ Ini menunjukan masi adanya arogansi oknum Anggota Polri, yang tidak mampu menciptakan hubungan yang baik dan harmoni, dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat  Papua, dan hal seperti ini telah mencoreng nama baik Institusi Polri yang sedang harum namanya dimata publik Indonesia, dengan prestasi-prestasi yang telah dilakukan oleh Polri itu sendiri,” Ungkapnya.

Praktisi Hukum Flamboyan ini juga meminta Kapolri, Jenderal. Idham Azis,  agar memberikan teguran keras kepada . Kombes.Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal, dengan "mencopot"  Jabatanya sebagai Kabid Humas Polda Papua.

“ yang bersangkutan harus  mendapat teguran keras dari  pimpinanya,  agar tidak mengorbankan lembaga yang selama ini sedang membagun citranya ditengah-tengah masyarakat,” Jelasnya.

Kudoboen yang juga Ketua Tim Hukum Media ini menegaskan, perlakuan Kabid Humas Polda Papua yang tertutup informasi, dalam penanganan perkara, merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji.

“ Kami sangat sayangkan perlakuan oknum Anggota Polri ini, kenapa demikian, karena  masyarakat  hanya berharap dari pers untuk  menyugukan informasi atau berita yang tengah menjadi sorotan publik, namun bila pihak Polda sendiri tertutup atau enggan untuk menyampaikan informasi  ke ruang publik melalui media,  maka patut diduga ada sesuatu dibalik ketertutupan itu,” tegas jamaludin Kudoboen.

Sebelum mengakhiri penyampaianya, Praktisi Hukum ini berharap  pimpinan Institusi Polri, Jenderal.Idham Azis agar secepatnya  mengatasi Oknum Anggota Polri tersebut, sehingga tidak  mencedrai Institusi Polri di Papua, karena  papua termasuk wilayah yang cukup sensitif terkait Ham dan penegakan Hukum.(By Red)


Posting Komentar

Google+