Mahasiswa Yang Tergabung Didalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia Saat Berunjuk Rasa Di Depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (13/11/2020)

Jakarta, evavnews.com
– Mahasiswa yang tergabung dalam  Aliansi Pemuda Mahasiswa Melanesia (APMM), Jumat (13/11), mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera tangkap  dan memenjarakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, serta dua tersangka lainnya dalam kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Kabupaten Mimika, Papua.

Pantauan Media ini, Massa aksi bergerak ke kantor KPK sekitar pukul 10.00 WIB dibawah pengawalan ketat kepolisian. Sampai di halaman kantor KPK  koordinator aksi,  Dolan Alwindo melalui pengeras suara meminta KPK segera merealisasikan sejumlah tuntutan APMM.

“ Kehadiran Kami disini untuk Mendesak Pimpinan  KPK agar  segera  menyampaikan  status  tersangka  Bupati  Mimika,  Eltinus  Omaleng ,  dalam  dugaan  tindak  pidana korupsi  ke public, secara  transparan dan akuntabel,” ucap Kordinator Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia, Dolan Alwindo .

Alwindo dalam orasinya, mendesak  pimpinan  KPK agar  segera  melakukan pemanggilan  dan  penahanan  bagi     Bupati  Mimika, Eltinus  Omaleng  terait  dugaan  tindak  pidana  korupsi  dana Pembangunan  Gereja  Kingmi  Mile  32 di Kabupaten  Mimika.

“ Pimpinan  KPK dan  Juru  Bicara Lembaga Anti Rasua ini ,  harus mengumumkan nama para  tersangka  dalam kasus hukum ini, karena nama para tersangka yang telah dicantumkan didalam  panggilan Penyidik KPK terhadap pemeriksaan sejumlah saksi,  telah firal ditengah Masyarakat,” tegas Dolan Alwindo .

Dolan Alwindo mengemukakan,  Apabila dalam waktu dekat belum ada pengumuman tersangka  secara  transparan,  dalam kasus  dugaan Tindak Pidana Korupsi  dana  pembangunan  Gereja  Kingmi  Mile 32 di Kabupaten  Mimika, maka  Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia  akan  melaporkan,  pimpinan  KPK dan juru bicara KPK Kepada  Dewan  Pengawas karena diduga Pimpinan KPK dan jurubicaranya telah melanggar Undang-Undang KPK.

APMM Saat Berorasi Di Depan Kantor Lembaga Anti Rasua, KPK Jumat (13/11/2020)

“ APMM akan mengawal  kasus ini, dan kita akan ikuti perkembanganya, jadi   APMM  akan kembali melakukan  Aksi Demontstrasi  di  KPK dengan Massa yang  lebih  banyak nanti,” Tegasnya.  

Dalam rilis yang diterima media ini, APMM menyatakan, korupsi adalah musuh bersama, sebab tipikor merupakan ekstra ordinary crime (kejahatan luar biasa), sama seperti Narkotika dan Terorisme yang dapat menghancurkan masa depan bangsa. 

Oleh karena itu salah satu agenda utama reformasi adalah pemberantasan tindak pidana korupsi. Komitmen tersebut dibuktikan dengan lahirnya Undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Dimana selanjutnya penegasan komitmen tersebut ditindaklanjuti dengan membentuk suatu badan atau lembaga independen yang menangani pemberantasan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Sebagai kejahatan luar biasa, para pelaku tindak pidana korupsi harus ditindak dengan  tegas dan tidak pandang bulu. Sebab, ketika penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi berjalan ditempat dan terkesan tebang pilih, maka hal tersebut akan menghancurkan bangsa dan negara Indonesia. 

Oleh karenanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang dipecaya masyarakat untuk membebaskan Indonesia dari ancaman korupsi yang telah menjadi momok, harus terus berdiri tegak untuk memberantas para koruptor. 

Maka, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengirimkan penyidik ke Timur Indonesia (Papua) perlu diapresiasi dan didukung. Agar kiranya pemberantasan korupsi pun semakin masif dilakukan di wilayah Indonesia Timur. 

Sebagaimana diketahui bahwa kehadiran para penyidik KPK di Provinsi Papua untuk memeriksa sejumlah pejabat dari Pemda Kabupaten Mimika yang menyeret Nama Bupati Eltinus Omaleng, terkait dugaan tindak pidana korupsi dana pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, tahap 1 Tahun Anggaran 2015. 

Perwakilan Humas KPK Saat Menerima Surat Pernyataan Dari APMM Yang Langsung Diserahkan Oleh Kordinator , Dolan Alwindo

Berdasarkan data LPSE Kabupaten Mimika, pekerjaan pembangunan gereja tahap pertama tahun 2015 menghabiskan dana Rp 46,2 miliar, disusul tahap dua tahun 2016 Rp 65,6 miliar dan tahap tiga tahun 2019 Rp 47,5 miliar.

 Pada tahun yang sama juga telah dicairkan dana untuk pengawasan sebesar Rp 2,5 miliar. 

Anggaran biaya pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 patut diduga diselewengkan oleh oknum-oknum yang terkait dengan wewenang dalam proses pembangunan gereja. Sebab, pembangunan gereja tersebut telah menghabiskan dana sekitar Rp. 161,8 miliar, tetapi sampai saat ini pembangunan gereja-nya masih terbengkalai. 

Adapun pemeriksaan terhadap para saksi dalam kasus dugaan tipikor (tindak pidana korupsi) dana pembangunan Gereja tersebut, antara lain; mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika; Ausilius You,  mantan Kadis Pendapatan Kabupaten Mimika; Cheryl Lumenta, mantan Asisten Daerah Bidang Kesra Kabupaten Mimika; Alfred Douw, mantan Kadis Sosial Kabupaten Mimika; Gerrit Jan Koibur, Kepala Cabang PT Darma Abadi Consultant; Muhammad Natsar, serta Direktur PT. Kuala Persada Papua Nusantara; M Ilham Danto. 

Namun sampai saat ini, belum ada transparasi dan keterbukaan informasi yang jelas dari Komisi Pemberantasan Korupsi  kapan nama terrsangka diumumkan ke publik. Jangan  sampai kasus ini mengendap dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Fiat Justitia, Ruat Caelum” Sekalipun Langit Akan Runtuh, Keadilan Harus Ditegakkan !! (by Red)


 

Posting Komentar

Google+