AKP.Frits Jhon Erari.Saat Menempel Meterai Diatas Surat Pernyataan Damai Antara MM Dan Eltinus Omaleng

Evav.News
- Kisah menyedihkan dalam penegakan hukum kasus penyebaran Video Porno di Kabupaten Mimika yang ditangani Polda Papua.

Bagaimana tidak, Dalam penyidikan kasus itu Polda Papua terkesan  ingkar  Janji terhadap public, karena   sebelumnya melalui presrelease resmi menyebutkan akan melakukan pemanggilan dan penahanan bagi 5 tersangka yakni,  VM (Vebian Magal), UY (Urbanus Yuamang), PYM ( Piter Yan Magal), EO ( Eltinus Omaleng/ Bupati Mimika),  dan DW (Daniel Womsiwor), dalam perkara dugaan tindak pidana ITE itu.

Kendati demikian  Janji Polda Papua dalam melakukan pemanggilan dan penahanan bagi para tersangka, hingga kini masih  ditunggu public,  lebih khusus warga Mimika, Namun public dikejutkan dengan  beredarnya  video perdamaian antara MM dan Eltinus Omaleng   dalam kasus hukum tersebut.

Anehnya lagi, Di dalam video itu terlihat sangat jelas, peran Kasat Polair Polres Mimika, AKP. Frits Jhon Erari yang begitu agresifnya berperan sebagai  Advokat dari korban maupun tersangka dengan menempel meterai di atas surat pernyataan.


AKP.Frits Jhon Erari dikonfirmasi berulang-ulang melalui pesan singkat dan sambungan telepon selulernya namun tidak ada balasan kendati telepon selulernya sedang aktif.

Menanggapi persoalan tersebut, Praktisi hukum  Yosep Temorubun SH, Kepada Media ini melalui telepon selulernya,  mempertanyakan keterlibatan  oknum perwira Polres Mimika, Polda Papua itu.

Yosep mengatakan kehadiran oknum perwira tersebut tidak etis dan memperburuk citra Kepolisian.

 “ Kalau sudah begini kira-kira sapa mau help!! ( Sapa mau tolong), Bagi saya wajar-wajar saja kalau penyelesaian suatu kasus dilakukan secara kekeluargaan, namun tidak etis  kalau ada keterlibatan oknum perwira Polres Mimika di situ,” Ucap Yosep Temorubun melalui sambungan telepon selulernya dari Timika kepada Media ini, Rabu (11/11/2020).

Kata Dia, Kehadiran Oknum perwira tersebut merupakan suatu kewajaran bilah terlihat pasif , namun di video yang beredar terlihat sangat jelas kalau Oknum perwira tersebut sangat agresif sehingga mengejutkan dan menuai tanda Tanya dari Masyarakat.

“ Oknum Perwira ini bahkan terlihat jelas menempel meterai diatas surat kesepakatan damai, pada hal dirinya bukan penyidik yang menangani kasus itu. Apalagi kasus itu sementara ditangani oleh institusi kepolisian satu tingkat di atas Polres Mimika yaitu Polda Papua,” tandas  Yosep. 

Ia mensinyalir belum adanya kejelasan kelanjutan proses hukum para tersangka yang terlibat dalam penyebarluasan video mesum berdurasi 58 detik antara MM dengan seorang perempuan berinisial AZHB alias Ida melalui sejumlah grup whatsapp di Kota Timika pada Selasa (11/8) lalu menunjukan kasus tersebut sarat dengan berbagai kepentingan.

“Saya melihat ada kejanggalan karena penyidik Polda Papua telah menetapkan lima orang tersangka, tapi yang menandatangani kesepakatan damai cuma satu tersangka dengan korban (MM). Surat perdamaian itu juga tidak bisa dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum , karena pelanggaran terhadap UU Pornografi dan UU ITE bukanlah delik aduan, tetapi tindak pidana murni, dimana didalam perkara tersebut unsur pidana telah terpenuhi,  ” jelas Yosep.

Yosep mengatakan penegakan hukum kasus video mesum MM dengan AZHB  sesungguhnya ujian bagi  jajaran kepolisian Polda Papua saat ini, apakah hukum itu benar-benar berlaku adil untuk semua orang ataukah justru hanya tajam ke bawah untuk masyarakat biasa dan tumpul keatas bagi Pejabat.

“ Penanganan Kasus hukum ini, ujian bagi  Polda Papua, dimana  sesungguhnya tumbuh kepercayaan luar biasa dari masyarakat kepada institusi kepolisian Polda Papua  setelah  menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, namun beredarnya video perdamaian MM dan EO yang dihadiri Oknum Perwira Polres Mimika itu, akhirnya menuai keraguan public terhadap Polda Papua dalam penegakan hukum kasus tersebut, ” Tukasnya.

Sebelum mengakhiri penyampainya, Yosep mengharapkan agar  Kapolda Papua tetap konsisten dengan pernyataanya, dalam  penegakan hukum kasus itu.

Sementara itu, Kordinator Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia, Dolan Alwindo kepada Media ini mengatakan, akan memimpin ratusan  mahasiswa  melakukan aksi demonstrasi di Mabes Polri dalam waktu dekat untuk mempertanyakan penanganan kasus hukum tersebut.

“ Kami terus memantau perkembangan penyidikan kasus ini oleh Polda Papua, dimana sesuai pengamatan kami,  penanganan perkara ini tercuim ada aromah kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga kita akan mempertanyakan penanganan perkara ini langsung ke Kapolri Jenderal Idham Asiz di  Mabes Polri,  dalam waktu dekat,” ujar Dolan Alwindo.

Dolan Alwindo mengingatkan, Agar Penyidik Polda Papua jangan menciptakan yurespondensi baru dalam penegakan hukum di Indonesia.

“ Ada Video yang beredar tentang kesepakatan Damai korban dan Tersangka, namun kesepakatan Damai itu tidak memiliki legal stending, untuk menghentikan perkara ini, sehingga perlu kami ingatkan kepada penyidik, jangan menciptakan yurespondensi baru dalam penegakan hukum di Indonesia, ” Tegasnya.

Dolan menyebut, Keterlibatan oknum perwira Polisi dalam kesepakatan damai antara korban dan tersangka, mengungkap tabir kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut.

“ Kami sudah memiliki Videonya dan kami sudah telusuri ternyata oknum tersebut adalah   Kasat Polair Polres Mimika, AKP. Frits Jhon Erari, dan nama oknum Perwira ini akan kami cantumkan didalam surat pernyataan kami, saat melakukan aksi di Mabes Polri nanti, sehingga hal ini menjadi perhatian serius bagi Kapolri selaku pimpinan tertinggi, ” ucap Dolan alwindo. (tim 007)

Posting Komentar

Google+