Tokoh Masyarakat Adat Amungme Sekaligus  Ketua FPHS, Yafet Beanal 

Evav.News,Mimika
- Tokoh masyarakat Amungme Kabupaten Mimika,  Yafet Beanal secara tegas meminta aparat Kepolisian  agar melakukan penangkapan terhadap  siapapun yang menghalangi proses hukum dugaan  korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika. 

Menurut Yafet, Hampir seluruh rakyat Mimika saat ini mendukung kinerja KPK  guna menangkap secara paksa para tersangka dugaan Korupsi Gereja Kingmi.

“ Kami Menjamin keamanan di Mimika, jadi siapapun yang mencoba menghalangi proses hukum kasus ini harus di tangkap, karena hampir seluruh masyarakat Mimika mendukung KPK dalam melakukan upaya paksa terhadap para tersangka,” Tegasnya.

Yafet menyebutkan, Perilaku Bupati Mimika Eltinus Omaleng  yang diduga terlibat dalam  korupsi uang rakyat untuk pembangunan rumah Tuhan itu, merupakan tindakan liar yang diluar dari akal sehat karena telah merugikan rakyat Mimika dan telah  melanggar hukum Tuhan maupun Hukum di Negara Republik Indonesia.

" Saya  sebagai tokoh masyarakat di Mimika  sekaligus Ketua FPHS Tsingwarop sangat  prihatin dengan perilaku Bupati yang diduga keras terlibat  beberapa kasus korupsi dalam tubuh Pemda Mimika,  termasuk melawan kebijakan Negara , dimana yang  bersangkutan bersekongkokol  untuk merampas  hak Rakyat,’’ ujar Yafet melalui siaran Pers yang diterima redaksi Media ini Jumat (27/11).

Tokoh Masyarakat Adat Amungme ini mengemukakan, Prilaku Bupati merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, sehingga harus ada tindakan tegas dari KPK, dengan secepatnya melakukan upaya paksa penahanan dan penangkapan.

Dirinya mencontohkan,  Alokasi Dana  saham dari PT Freport  yang menjadi hak Masyarakat Adat Mimika juga diambil oleh  Bupati Mimika, “ ini tindakan yang diluar dari akal sehat karena Dana untuk rumah Tuhan saja bisa diambil apa lagi hak Masyarakat,’’ Tandas Yafet. 

Dikatakan, Saat ini Bupati tersangkut kasus dugaan  korupsi dana Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sehingga Lembaga Anti Rasua ini diharapkan secepatnya  mengambil langkah tegas dan terukur dengan melakukan upaya paksa penangkapan  terhadap Bupati sehingga ada efek jerah kedepan.

" Pembangunan Ruma Tuhan ini  menelan biaya Rp 161 milyar lebih dari APBD Kabupaten Mimika selama tiga tahun ,  namun gedung  Gereja hingga saat ini masih terbengkalai, nah ini kejadian yang luar biasa, karena Dana untuk rumah Tuhan saja bisa terjadi  dugaan tindak pidana korupsi apalagi Proyek dan program yang lain, ” Ucap Yafet.

 Yafet berharap, Penegak Hukum di NKRI yakni  KPK, Polri dan Kejagung  agar memeriksa seluruh transaksi program dan kegiatan yang di danai  APBD Mimika selama beberapa tahun kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng  hingga akhir kepemimpinanya   secara baik.

" Kami berharap KPK datang sendiri ke Mimika dan melihat secara langsung kehidupan masyarakat di sini, Dari Dana APBD Kabupaten Mimika setiap tahun sebesar 4,5 Triliun  secara fisik apa yang dibangun di Mimika, APBD Triliunan ini  dari pajak rakyat, pajak tanah rakyat, pajak kekayaan alam rakyat,  namun  kepemimpinan Bupati Eltinus Omaleng , Rakyat Mimika hingga kini hidup sangat memprihantinkan, sehingga benar-benra  sangat miris," tandas Yafet.

 Yafet secara tegas mengingatkan  kepada beberapa oknum  yang diduga tim bentukan para tersangka yang berkoar-koar untuk menghalang proses hukum di KPK, agar berhenti  melakukan peralihan opini dan bergabung bersama-sama dengan Masyarakat Mimika mendukung KPK dalam melakukan upaya paksa terhadap para tersangka.

 " Saya mengharpkan kepada aparat keamanan, agar  oknum-oknum yang mencoba menghalangi proses hukum kasus ini agar segera  ditangkap,  karena dugaan  korupsi dalam Kasus ini, merupakan  kejahatan  luar biasa, yang merugikan Negara secara umum dan sangat merugikan Masyarakat Mimika secara khusus, " harap Yafet. 

Dia juga menyampaikan kepada Pihak Kepolisian untuk tidak memberikan ijin kepada siapapun yang akan melakukan aksi dalam bentuk apapun, dalam hal menghalang-halangi proses hukum, yang termuat dalam pasal 21 undang undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

" Kami berharap pihak Kepolisian tidak tebang pilih dalam hal ini, karena proses hukum kasus ini sementara   berjalan di KPK,  kenapa ada kelompok buatan oknum tersangka,  yang mau lakukan manuver-manuver agar menyatakan ke publik bahwa tindakan dari Bupati  benar, bahkan  seolah-olah Negeri Mimika  ini tidak mengenal hukum,” jelas Yafet.

Yafet  mengaku, seluruh rakyat Mimika sangat mendukung dan setuju  bila dalam waktu dekat Komisi Pemberantasan Korupsi , melakukan upaya paksa  penangkapan terhadap para tersangka  yang sudah  mencuri uang yang telah diperuntukan untuk  Rumah Tuhan Kingmi  Mile 32.

" Publik Mimika serta Masyarakat Adat siap bergandengan tangan dengan KPK dalam pemberantasan kasus ini, sehingga  membuat  efek jerah bagi para  pecundang koruptor  yang hingga kini terus bermain mata dengan oknum pengusaha,  guna  menggerogoti dan merampas hak-hak rakyat di Mimika ," pungkasnya.(By red)


Posting Komentar

Google+