Beredar Foto Sejumlah Pimpinan SKPD Yang Membagi-Bagikan Uang Di Ruangan Kerja Bupati Malra 

Evav.News, Ambon
- Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme Bupati Maluku Tenggara, M.Thaher Hanubun masuk radar Kejaksaan Tinggi Maluku.

Informasi yang diperoleh Media ini menyebutkan, Jaksa Penyelidik Kejati Maluku telah mengagendakan panggilan terhadap sejumlah pejabat teras Pembkab Malra dan Pihak ketiga sebagai saksi guna  dimintai keteranganya,  terkait dugaan korupsi yang terjadi di Maluku Tenggara.

 “ Sudah masuk Penyelidikan, jadi ini  rangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, untuk  menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, jadi silakan nanti konfirmasi ke Humas,” ujar sala satu sumber di Kejaksaan Tinggi Maluku Saat dihubungi melalui telepon selulernya Jumat (19/3).

Terpisah Kasi Penkum  Dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette saat dikonfirmasi membenarkan bahwa kasus tersebut dalam proses penyelidikan Kejaksaan Tinggi Maluku.

“ Benar kasusnya dalam proses penyelidikan, namun karena masih penyelidikan, sehingga belum dapat dipublikasikan secara detail kepada Masyarakat,” ungkap Samy melalui pesan singkat via Watsaap Jumat (19/3).

Sebelumnya diberitakan Media ini,  Pemuda yang tergabung dalam Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku (FPLRM), menyambangi Kejati Maluku guna mendesak penyelidik Kejati Maluku memeriksa  Bupati Maluku Tenggara, M Taher Hanubun bersama istrinya, Eva Elia, terkait dugaan korupsi Dana Coviod-19 dan sejumlah Proyek di Maluku Tenggara.

Para pendemo menuding suami istri itu harus diperiksa  lantaran diduga melakukan praktek korupsi dana Covid-19 sebesar Rp. 59 miliar.

Kordinator Lapangan Jumri Rahantoknam, dalam orasinya dengan lantang berteriak, mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku agar segerah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Malra, M.Thaher Hanubun dan Istrinya, Eva Elia.

Rahantoknam menyampaiakan, tindakan keduanya justru membuat masyarakat di Malra terpuruk dengan kondisi ekonomi. Apalagi, saat ini situasi masyarakat Malra dan masyarakat Indonesia pada umumnya sedang diterpah pandemic virus covid-19.

“ Selain praktek kotor dugaan monopoli proyek yang dilakukan Istri Bupati, dugaan korupsi dalam pengelolaan dana covid-19 di Malra juga harus diusut tuntas oleh Kejaksaan Tinggi Maluku,” Ungkapnya.

Jumri Rahantoknam juga mengatakan, Bupati Malra diduga kuat ikut terlibat dalam melakukan penyelewengan  dana Covid-19 yang dianggarkan APBN tahun 2020 senilai Rp. 59 Miliar.

“ Anggaran dana puluhan miliar untuk penanganan Covid-19  yang dibantu pemerintah pusat melalui APBN , bagi Bupati belum  cukup, sehingga ada lagi pemotongan dari ADO dan DD setiap Ohoi (Desa) di Malra untuk penanganan Covid-19 ini kan aneh,” ujar Rahantoknam.

Menurut Korlap aksi, tindakan KKN itu harus secepatnya diusut tuntas oleh Kejati Maluku.

“ Kami hadir untuk  mempertanyakan laporan kami, Karena dugaan korupsi ini sudah kami laporkan sebelumnya, Kami berharap Kejati segera mengusut tuntas persoalan ini, karena saat ini masyarakat Malra di landa krisis ekonomi akibat tindakan korupsi disana,” tegas Jumri Rahantoknam.

Sementara itu Ketua Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku, Roni Somar menguraikan sejumla proyek  fisik  dan Pengadaan barang dan jasa  yang dikerjakan oleh Istri Bupati Eva Elia  Sebelum Realokasi dan Recofusing anggaran diantaranya, Proyek Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Trans Kei Besar, pengadaan Belanja Pakaian Olahraga,Pembuatan Studi Kelayakan (FS) Ruas Jalan Trans Kei Besar, Belanja Untuk Diserahkan kepada masyarakat/ Pihak ke 3 (RS-RTLH),Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu Jalan Dalam Kota Langgur (30) Unit, Pendamping Pembangunan Dana Unit Sekolah Baru ( USB ), menurut Somar,  semua pekerjaan itu dikerjakan oleh Eva Elia dengan modus pinjam pakai perusahan.

“ Selain itu ada juga sejumlah Proyek Fisik dan Pengadaan yang dipegang oleh  Kerabat Dekat Ibu Eva Elia atas nama Fahmi Bin Thahir, yakni Pembangunan Pelataran Mesin Genset, Pengadaan Mesin Hitung,Pengadaan Mobeler Rumah Jabatan Sekretaris Daerah, Pengadaan Ambulans,Pengadaan Pusling Doble Garden Puskesmas Weduar, Pengadaan Pusling Doble Garden Puskesmas Elat,Pembangunan Gedung/ Realokasi Puskesmas Elat,Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN KB) (DAK), dan Pembangunan Perpustakaan Umum Daerah, Jelasnya.

Somar menegaskan, dari semua yang diuraikan diduga keras ada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena Semua Perusahaan yang menang dalam pelelangan adalah perusahaan yang dipinjam oleh Ibu Eva Elia. 

“ Kejati Maluku harus mengusut tuntas persoalan ini karena, semua perusahan yang menang tender  dengan penawaran tertinggi, selain itu Pekerjaan proyek langsung dikerjakan dan dikendalikan oleh ibu Eva Elia,” ucap Roni Somar. (tim)


Posting Komentar

Google+