Bupati Mimika Eltinus Omaleng

Evav.News,Jakarta- Masyarakat Adat  Tsingwarop Papua secara spontan menyambangi gedung KPK dan menggelar aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi 4 Maret 2021.

Masyarakat Adat, yang mediami  Kabupaten Mimika itu, sekitar 30 orang menggelar aksi secara spontan  di depan Gedung KPK meminta Ketua KPK,  Firli Bahuri dan jajaranya  segerah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

Salinan pernyataan sikap Masyarakat Adat Tsingwarop  yang diterima media ini Senin (15/3), menyebutkan,  penyidikan kasus dugaan Korupsi pembangunan Gereja Kingmi mile 32 yang menyeret Bupati Eltinus Omaleng terkesan berjalan ditempat, sehingga menimbulkan ketidak percayaan masyarakat terhadap KPK yang menangani kasus hukum tersebut.

Masyarakat Adat yang dipimpin Yohan Songgonau tersebut dalam penyampaian aspirasi mereka,  menduga kuat, kalau  ada aliran dana dari Eltinus Omleng yang mengalir ke Ketua KPK Firli Bahuri dan jajaranya, sehingga kasus itu terkesan berjalan ditempat.

“ Kami menduga kuat Ketua KPK, Firli Bahuri dan jajaranya telah menerima uang dari Eltinus Omaleng sehingga menyebabkan kasus ini mandek , kalau tidak benar menerima uang dari Eltinus,  maka kami minta penjelasan dari KPK kenapa hingga saat ini Bupati Mimika Eltinus Omaleng belum juga ditangkap dan ditahan, apakah Bupati Mimika Eltinus Omaleng kebal hukum,” Teriak Masyarakat adat saat menggelar aksi di depan gedung KPK , seperti tertuang didalam pernyataan sikap mereka.

Didalam pernyataan sikap masyarakat Adat Tsingwarop, mereka  juga berharap  Dewan Pengawas KPK agar memeriksa Ketua KPK Firli Bahuri.

Sementara itu Diketahui Lembaga Anti Rasua KPK Dalam penyidikan  perkara Dugaan Tindak Pidana  Korupsi, pembangunan, Gereja Kingmi Mile 32, Tahap 1 Tahun anggaran 2015, di Kabupaten Mimika,  KPK telah menetapkan tiga orang sebagai "tersangka" diantaranya,  Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika periode, 2014-2019 bersama-sama dengan,  Marthen Sawy, selaku Pejabat pembuat komitmen dan  Teguh Anggara, selaku Direktur, PT.Waringin Megah yang menjadi rekanan pelaksanaan  pembangunan, Gereja Kingmi Mile 32.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi  menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Dengan Ancaman maksimal 20 Tahun penjara.  

Dalam uraian kasus megah Korupsi itu  sesuai  data LPSE Kabupaten Mimika, pekerjaan pembangunan gereja tahap pertama tahun 2015 menghabiskan dana Rp 46,2 miliar, disusul tahap dua tahun 2016 Rp 65,6 miliar dan tahap tiga tahun 2019 Rp 47,5 miliar.

Pada tahun yang sama juga telah dicairkan dana untuk pengawasan sebesar Rp 2,5 miliar. 

Anggaran biaya pembangunan Gereja Kingmi Mile 32  diduga diselewengkan oleh oknum-oknum yang terkait dengan wewenang dalam proses pembangunan gereja. Sebab, pembangunan gereja tersebut telah menghabiskan dana sekitar Rp. 161,8 miliar, tetapi sampai saat ini pembangunan gereja-nya masih terbengkalai.(tim)


Posting Komentar

Google+