Kasi Penkum Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Samy Sapulette

Evav.News, Ambon
- Keraguan public Masyarakat Maluku Tenggara terhadap Kejaksaan Tinggi Maluku, dalam melakukan serangkaian proses penyelidikan  Dugaan Korupsi Dana Covid-19 dan dugaan Monopoli proyek serta Dugaan gratifikasi di Kabupaten Maluku Tenggara, yang diduga kuat melibatkan Bupati Malra M.Thaher Hanubun beserta istrinya Eva Elia, akhirnya  dijawab Kejaksaan Tinggi Maluku.

Kejaksaan Tinggi Maluku memastikan Jaksa penyelidik dalam serangkaian proses penyelidikan kasus itu tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

“ Untuk diketahui public bahwa penyelidik Kejati Maluku, dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun, karena penyelidikan akan terus berjalan secara provesional, seuai amanat peraturan dan perundang-undangan, disertai dengan (SOP) Standar Operasional Prosedur),” Tegas    Kasi Penkum  Dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette melalui pesan singkat Via Watsaap Sabtu (24/4/2021).

Sapulette mengatakan, Dalam penegakan hukum Kejati Maluku tidak berpihak kepada pihak manapun, sehingga public diharapkan bersabar dan tetap mengikuti perkembangan kasus tersebut.

“ Penyelidik provesional dalam melakukan rangkaian proses penyelidikan, sesuai amanat Undang-Undang, seerta sesuai SOP, karena ini murni penegakan hukum (Law Enforcement) sehingga penyelidik akan terus melakukan proses penyelidikan, sehingga dipastikan bahwa penyelidikan akan terus berjalan,” Ungkapnya.

Sementara itu Informasi yang diperoleh Media ini, rangkaian tindakan penyelidikan terus dilakukan Jaksa Penyelidik Kejaksaan Tinggi Maluku,   untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan mencecar sejumlah pihak guna  menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, dalam kasus megah dugaan korupsi dana covid-19, Dugaan gratifikasi dan dugaan monopoli proyek di Kabupaten Maluku Tenggara, terhitung sampai hari Kamis kemarin sudah 12 Orang yang dicecar Jaksa Penyelidik Kejati Maluku.

Sebelumnya diberitakan Media ini,  Pemuda yang tergabung dalam Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku (FPLRM), menyambangi Kejati Maluku guna mendesak penyelidik Kejati Maluku memeriksa  Bupati Maluku Tenggara, M Taher Hanubun bersama istrinya, Eva Elia, terkait dugaan korupsi Dana Coviod-19 dan sejumlah Proyek di Maluku Tenggara.

Para pendemo menuding suami istri itu harus diperiksa  lantaran diduga melakukan praktek korupsi dana Covid-19 sebesar Rp. 59 miliar.

Kordinator Lapangan Jumri Rahantoknam, dalam orasinya dengan lantang berteriak, mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku agar segerah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Malra, M.Thaher Hanubun dan Istrinya, Eva Elia.

Rahantoknam menyampaiakan, tindakan keduanya justru membuat masyarakat di Malra terpuruk dengan kondisi ekonomi. Apalagi, saat ini situasi masyarakat Malra dan masyarakat Indonesia pada umumnya sedang diterpah pandemic virus covid-19.

“ Selain praktek kotor dugaan monopoli proyek yang dilakukan Istri Bupati, dugaan korupsi dalam pengelolaan dana covid-19 di Malra juga harus diusut tuntas oleh Kejaksaan Tinggi Maluku,” Ungkapnya.

Jumri Rahantoknam juga mengatakan, Bupati Malra diduga kuat ikut terlibat dalam melakukan penyelewengan  dana Covid-19 yang dianggarkan APBN tahun 2020 senilai Rp. 59 Miliar.

“ Anggaran dana puluhan miliar untuk penanganan Covid-19  yang dibantu pemerintah pusat melalui APBN , bagi Bupati belum  cukup, sehingga ada lagi pemotongan dari ADO dan DD setiap Ohoi (Desa) di Malra untuk penanganan Covid-19 ini kan aneh,” ujar Rahantoknam.

Menurut Korlap aksi, tindakan KKN itu harus secepatnya diusut tuntas oleh Kejati Maluku.

“ Kami hadir untuk  mempertanyakan laporan kami, Karena dugaan korupsi ini sudah kami laporkan sebelumnya, Kami berharap Kejati segera mengusut tuntas persoalan ini, karena saat ini masyarakat Malra di landa krisis ekonomi akibat tindakan korupsi disana,” tegas Jumri Rahantoknam.

Sementara itu Ketua Forum Penyambung Lidah Rakyat Maluku, Roni Somar menguraikan sejumla proyek  fisik  dan Pengadaan barang dan jasa  yang dikerjakan oleh Istri Bupati Eva Elia  Sebelum Realokasi dan Recofusing anggaran diantaranya, Proyek Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Hotmix Ruas Jalan Trans Kei Besar, pengadaan Belanja Pakaian Olahraga,Pembuatan Studi Kelayakan (FS) Ruas Jalan Trans Kei Besar, Belanja Untuk Diserahkan kepada masyarakat/ Pihak ke 3 (RS-RTLH),Pengadaan dan Pemasangan Tiang Lampu Jalan Dalam Kota Langgur (30) Unit, Pendamping Pembangunan Dana Unit Sekolah Baru ( USB ), menurut Somar,  semua pekerjaan itu dikerjakan oleh Eva Elia dengan modus pinjam pakai perusahan.

“ Selain itu ada juga sejumlah Proyek Fisik dan Pengadaan yang dipegang oleh  Kerabat Dekat Ibu Eva Elia atas nama Fahmi Bin Thahir, yakni Pembangunan Pelataran Mesin Genset, Pengadaan Mesin Hitung,Pengadaan Mobeler Rumah Jabatan Sekretaris Daerah, Pengadaan Ambulans,Pengadaan Pusling Doble Garden Puskesmas Weduar, Pengadaan Pusling Doble Garden Puskesmas Elat,Pembangunan Gedung/ Realokasi Puskesmas Elat,Pengadaan Mobil Unit Penerangan (MUPEN KB) (DAK), dan Pembangunan Perpustakaan Umum Daerah, Jelasnya.

Somar menegaskan, dari semua yang diuraikan diduga keras ada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, karena Semua Perusahaan yang menang dalam pelelangan adalah perusahaan yang dipinjam oleh Ibu Eva Elia. 

“ Kejati Maluku harus mengusut tuntas persoalan ini karena, semua perusahan yang menang tender  dengan penawaran tertinggi, selain itu Pekerjaan proyek langsung dikerjakan dan dikendalikan oleh ibu Eva Elia,” ucap Roni Somar. (En03)


Redaktur: Toka Vouw


Posting Komentar

Google+