Evav.News,Jakarta- Pemerintah memastikan tidak akan memenuhi permintaan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia.

Hal ini disampaikan Kementerian Dalam Negeri setalah menerima usulan pengajuan 317 daerah yang menginginkan pemekaran DOB.

" Dari pengajuan 317 Daerah  yang di ajukan ke Pemerintah  tak satupun disetujui, Alasannya situasi keuangan Negara yang lagi sulit dan tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran sebuah wilayah akibat pandemi Covid-19,” ucap Menteri Dalam Negeri,  Tito Karnavian, di Mataram, Sabtu (24/4).

Mendagri mengatakan, pernah ada skenario 2019 akan dibuka dengan skala prioritas. Tapi karena pandemi COVID-19, sehingga membuat penerimaan Negara menjadi menurun sehingga tidak mencapai target sedangkan belanja terus naik.

" Hal ini berdampak sehingga terjadi devisit diatas lima persen. Dalam kondisi seperti ini tentu prioritas pemerintah pusat adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan sehingga opsi DOB belum bisa dilakukan," Ungakpanya.

Sekalipun belum ada pemekaran DOB, namun menurut Mendagri, pemekaran DOB bagus dilakukan guna mempercepat pertumbuhan sebuah wilayah, namun tentunya semua itu bisa saja dilakukan apabila didukung dengan keuangan Negara yang cukup.

Tito menegaskan, tidak bisa memberikan jaminan kapan DOB bisa disetujui pemerintah karena semua itu tergantung situasi pandemi Covid-19, sambil menunggu  normalnya perekonomian.

“ Pemekaran DOB bisa saja dilakukan bila pandemi Covid-19 berakhir, namun tentunya bila pendapatan Negara kembali stabil. Artinya, pendapatan Negara lebih besar dan belanja juga surplus. Kalau pendapatan lebih besar dan belanja surplus maka DOB  akan disetujui ," Tutup Tito.

Posting Komentar

Google+