Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia Saat Menggelar Aksi Di Depan Gedung KPK (Rabu 25 Agustus 2021)

Evav.News,Jakarta
- Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM) Rabu siang 25 Agustus, menggelar aksi di depan Gedung KPK mendesak Lembaga anti korupsi itu mengusut proyek pembangunan markas baru Polda Papua di Jayapura.

Pantauan Media ini, puluhan mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia ini, menggelar aksi di depan gedung KPK kuningan Jakarta, sekitar pukul 2 Siang, dengan menggunakan atribut pengeras suarah dan Spanduk terterah dengan sangat jelas  foto Bos PT.  Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan, selaku kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan markas baru Polda papua, bertuliskan “ Mendesak KPK RI memeriksa Bos PT.Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan, selaku pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan markas baru Polda Papua”, ada juga tuntutan lain yang terterah di spanduk Mahasiswa yaitu “ Mendesak KPK RI memeriksa aliran dana proyek pembangunan markas baru Polda Papua”.


Usai berorasi secara singkat melalui  koordinasi  perwakilan APMM langsung menemui staf bagian pengaduan Masyarakat di dalam gedung KPK, untuk menyerahkan pernyataan sikap dan menyerahkan dokumen  laporan pengaduan tentang dugaan korupsi dalam pekerjaan megah Proyek pembangunan markas baru Polda Papua di Jayapura, yang diterimah oleh staf bagian pengaduan KPK, dengan tanda bukti penerimaan laporan yang ditujukan secara langsung kepada ketua KPK, Firli Bahuri, yang diterimah staf pengaduan atas nama Romo.

Setelah selesai keluar dari dalam gedung KPK, kordinator APMM, Dolan Alwindo menegaskan, pihaknya akan terus mengawal laporan pengaduan tersebut.

“ Ada tanda terimah dokumen laporanya dari KPK sebagai bukti,  aduanya kita tujukan kepada ketua KPK bapak Fili Bahuri tentang permohonan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang berperan dalam pembangunan markas baru Polda Papua, sala satunya Bos PT. Papua Akbar Bersatu, Muhamad Topan selaku pihak ketiga yang mengerjakan bangunan milik institusi Polri di Jayapura,” ujar Alwindo.

Kata Alwindo,  Mega proyek pembangunan markas baru Polda Papua dengan nilai fantastic Rp.202 Milyar, seharusnya dalam tahun ini sudah selesai sehingga dapat digunakan institusi Polri di Papua, namun ada indikasi, fisik pekerjaan mega proyek pembangunan itu tidak sesuai dengan dana yang sudah dicairkan.

“ Dengan tanda bukti penerimaan laporan dari KPK, maka Kami akan kawal proses ini hingga tuntas, dan apabilah dalam waktu dekat laporan kami belum ditindaklanjuti, maka kami akan kembali menggelar aksi demonstrasi di KPK, meminta Ketua KPK, Firli Bahuri mengundurkan diri dari Jabatan, karena tidak memiliki kemampuan dalam menindaklanjuti Laporan masyarakat,” tegas Alwindo.


Alwindo menegaskan, Bangunan yang dikerjakan dengan menggunakan anggaran Negara seharusnya diketahui Publik, sehingga benar-benar bermanfaat bagi Negara.

“ Ini anggaran dari Negara bukan anggaran pribadi,  jadi harus ada transparansi terhadap public,” Tutupnya.

Diberitakan Media Evav.News sebelumnya, Buntut dari pemberitaan terkait pembangunan markas baru Polda Papua yang dikerjakan PT.Akbar Bersatu senilai 202 Milyar diduga mangkrak, Bos Muhamad Topan mengancam akan mempolisikan Media Evav.News.

“ Pekerjaan masih berjalan, kontraknya sampai bulan desember bagaimana mau mangkrak, Media akan kita lapor ke Polisi,’’ ucap Bos Muhamad Topan selaku direktur utama PT. Papua Akbar Bersatu  melalui pesan singkat via Watsapp kepada Redaksi Media Evav.News pecan kemarin.

Media ini coba menggali informasi lebih lanjut kepada Bos Muhamad Topan terkait progress pekerjaan yang tidak sesuai dengan dana yang dicairkan dalam pembangunan gedung milik institusi Kepolisian tersebut, namun orang dekat petinggi Polri itu enggan memberikan keterangan, “ soal ini tanyakan saja ke Polda,’’ ucap Muhamad Topan.

Terpisah Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Alfred Papare, saat dikonfirmasi mengatakan, pekerjaan tiap hari terus berjalan sehingga tidak benar kalau mangkrak.

“ Ini Saya klarifikasi bahwa pekerjaan tidak mangkrak ya, tiap hari kami mengawasi dan hingga saat ini pekerjaan terus berjalan sebagaimana mestinya,’’ jelas Irwasda.

Disinggung terkait progress pekerjaan yang terindikasi tidak sesuai dengan pencairan dana yang telah dicairkan untuk pelaksanaan pekerjaan bangunan tersebut, serta batas kontrak pekerjaan, Alfred Papare mengatakan tidak dapat memberikan keterangan.

“ Kalau ini saya tidak bisah memberikan keterangan,” Singkatnya.


Sementara itu informasi dari sumber terpercaya yang diperoleh Media ini, Pembangunan Markas Baru Polda Papua dengan total dana Rp 202 Milyar yang dikerjakan Bos Muhamad Topan, menjadi sorotan utama Saat musrenbang internal Polda Papua pada tanggal 15 Juni 2021 kemarin.



“ Saat musrenbang pada tanggal 15 Juni 2021 bangunan markas baru Polda papua menjadi sorotan, karena perhitungan dana yang telah dicairkan tidak sesuai dengan progress pekerjaan, dimana pekerjaan seharusnya sudah mencapai 52% namun terbalik karena pekerjaan baru mencapai 34% tidak sebanding dengan dana yang telah dicairkan,” Ungkap sala satu sumber terpercaya Media ini melalui pesan singkat via Watsapp, sambil mengingatkan agar identitasnya tidak dipublikasikan, yang dikirim ke Redaksi  Senin (23/8) malam.

Sumber membeberkan, akibat dari progress pekerjaan yang tidak sesuai dengan dana yang sudah dicairkan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga dana APBN untuk pembangunan senilai Rp.140 Milyar belum bisah dicairkan.

“ Irwasda dan wakapolda saat musrenbang sudah marah, namun mereka tidak bisah bicara banyak karena PW dan Kapolda ada di blakang HT,” tutup Sumber.


By; Redaksi

Posting Komentar

Google+