Ilustrasi

Evav.News, Jayapura
- Sudah lebih dari satu semester 6 bulan lamanya, penyidik Ditreskrimsus Polda Papua merampungkan hasil pemeriksaan Penyidikan skandal korupsi dana Otsus sentra Pendidikan Kabupaten Mimika, namun hingga kini tersangka belum di umumkan dan ditahan Polda Papua.


" Ini memang menjadi pertanyaan publik. Kenapa tersangka belum diumumkan, kenapa tidak ditahan? Kapan ditahan? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu harus dijawab pihak Polda Papua, sehingga jangan jadi bomerang dalam penegakan hukum di Papua," ujar Sekjen LSM Kampak Papua, Johan Rumkorem melalui sambungan telepon selulernya Rabu (15/9/2021).

Menurut Johan, belum ada pengumuman tersangka dan tidak adanya penahanan bagi para tersangka menjadi beban bagi penegakan hukum. Ini bisa menimbulkan banyak spekulasi, Terutama terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Polda Papua.

"Karena akan muncul banyak persepsi, Kok pencuri ayam di tahan, tapi orang yang merugikan negara puluhan miliar justru masih berkeliaran," ucap Johan.

Johan mengatakan,  Selaku  aktifis  anti korupsi di tana Papua, sangat-sangat  merasa aneh dengan prilaku dan kinerja Krimsus Polda papua, karena terkesan hanya mengulur-ulur  waktu dalam penanganan perkara itu.

“ Kami menduga  Perkara dugaan korupsi sentral pendidikan Timika, dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari keuntungan,  Kami mengakui SDM  penyidik di Krimsus Polda Papua yang menangani perkara ini  sangat provesional, tapi hari ini kami meragukan  mental dan moralnya,” tandas Johan.

Aktifis anti korupsi ini mengharapkan agar, Kapolri  Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memberikan sangsi tegas dan mencopot, Kombes.Pol. Rico Taruna Mauru dari jabatanya sebagai Direktur Reskrimus Polda Papua.

" Demi Negara dan Tanah Papua, Kami minta Bapak Kapolri copot yang bersangkutan (Rico Taruna Mauru)  dari jabatan sebagai Direktur Krimsus Polda Papua, karena  tidak serius dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari dana Otsus," pinta  Johan.

Kata Johan, Pemerintah melalui  Presiden Jokowi,  telah beritikad baik untuk membangun Papua agar Masyarakat Sejatera dengan menganggarkan Dana trilyunan rupiah ke tanah Papua, tapi hingga kini disalahgunakan oleh para pejabat di tana Papua, sehingga Dana Otsus triliunan Rupiah tersebut tidak menyentuh secara langsung terhadap kehidupan Masyarakat (OAP) Orang Asli Papua.

“ Terkait penyelewengan dana Otsus,  Masyarakat selalu mengadu dan melaporkan ke pihak penegak hukum karena uangnya dirampok, namun malah terbalik ada  oknum-oknum penegak hukum memanfaatkannya sebagai lahan bisnis, ini merupakan Modus yang mencoreng Negara,” ungkap Johan.


Terpisah Direktur Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol. Rico Taruna Mauru hingga berita ini dipublikasikan, belum memberikan tanggapan, Media ini berupaya melakukan konfirmasi namun belum ada balasan.

Sementara itu Diketahui Dir Reskrimsus Polda Papua, dalam Penanganan kasus skandal korupsi Dana Sentra Pendidikan Kabupaten Mimika, didasarkan atas Laporan Polisi Nomor:LP/206/VIII/Res.3.1./2020/SPKT/POLDA PAPUA, tanggal 8 Agustus 2020 dan surat perintah penyidikan nomor:sprin.Sidik/186.a/VIII/RES.3.1./2020/Ditreskrimsus, tanggal 8 Agustus 2020, bahkan sudah ada tersangka dalam kasus hukum  tersebut, namun hingga kini para tersangka terlihat masi bebas berkeliaran di Kabupaten Mimika.

Dana Sentra Pendidikan yang ditilep para tersangka, bersumber dari dana Otsus yang dikhususkan  bagi sekolah berpola asrama yang terdiri dari SD Negeri sentra Pendidikan, SMP negeri sentra Pendidikan dan SMP negeri 5 sentra Pendidikan yang dikhususkan untuk putra-putri asli dari berbagai suku di Kabupaten Mimika (suku Amugme, Kamoro dan lima suku kekerabatan lainnya).

Pada tahun 2019 Sentra Pendidikan Kabupaten Mimika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14,1 Milyar untuk membiayai kegiatan belanja pengadaan makan minum siswa/siswi, guru, pamong asrama dan karyawan sentra Pendidikan, yang direalisasikan sebesar Rp.12.731.255.900 yang terdiri dari 2 (dua) Kontrak yaitu: Kontrak Nomor: 082/kontrak-JL/DP/2019 tanggal 26 November 2019 dengan nilai kontrak Rp. 8.056.673.900 dan Kontrak Nomor: 077/kontrak-JL/DP/2019 tanggal 2 September 2019 dengan nilai kontrak Rp. 4.674.582.000.

Namun dalam pengelolaan anggaran milyaran rupiah itu, dalam pelaksanaanya tidak sesuai ketentuan sehingga  merugikan keuangan Negara milyaran rupiah.

Data serta Informasi yang diperoleh media ini, Penyidik telah menetapkan tersangka dalam kasus itu, sala satunya Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Mimika, Jeny Usmani setelah serangkaian proses penyidikan  dilakukan penyidik dengan memeriksa   65 orang saksi  dan menyitah 55 buah dokumen sebagai barang bukti.(En 03)


Pewarta:  Ongky

Posting Komentar

Google+