" Jebakan Betmen ” Kabag Hukum Terhadap  Walikota Tual


Kabag Hukum Pemkot Tual, Abdul Kadir Reniuryaan.SH

Evav.News,Tual
- Pernyataan Kabag Hukum Pemerintah Kota Tual, Abdul Kadir Reniuryaan di sala satu  Media online  RD dengan menyebutkan, Walikota Tual, Adam Rahayaan memerintahkan agar ahli waris sebidang tana yang menjadi sengketa dengan PT.PLN Persero segera dikosongkan, pernyataan Kabag Hukum Pemkot Tual itu, dinilai sebagai pernyataan jebakan Betmen terhadap pimpinanya Walikota Tual, Adam Rahayaan.

Hal ini disampaikan tokoh Masyarakat Salahudin kabalmay selaku ahli waris, obyek sengketa tersebut.

Ini Pernyataan Kabag Hukum Pemkot Tual, Yang Mencatut Nama Walikota Tual Yang Terpublis Di Media

“ Pernyataan Kabag Hukum Pemkot Tual  bisah dikategorikan sebagai “Jebakan Betmen” terhadap pimpinanya, walikota Tual,  kenpa demikian karena Ini bukan tanah Pemda, atau jangan sampai Walikota jadi pengacara PT.PLN Persero Cabang Tual, atau Walikota termasuk pihak yang menjadi obyek atau subyek perkara atas sengketa Lahan milik kami ini, “ kan tidak ” , jadi Kabag Hukum  jangan mengada-ngada, Walikota memerintahkan untuk kosongkan lahan yang sementara kami tempati dan menjadi milik kami, dasar hukumnya apa???,  Saya dan keluarga merupakan ahli waris dari Tana ini secara garis keturunan dari para leluhur hingga kini,  jadi jangan coba-coba  menggunakan modus operandi jahat, untuk mengambil hak kami, ini saya ingatkan,” Tegas Salahudin kabalmay, saat menggelar jumpa Pers di kediamnya   di Tual Kamis (2/9/2021).

Kabalmay mengatakan, Kabag Hukum Pemkot Tual, harus banyak belajar hukum sehingga memberikan pernyataan di Media, memiliki landasan hukum secara yuridis dan  konstruktif sehingga memberikan edukasi yang baik terhadap public.

“ Kami sangat yakin Walikota, Adam Rahayaan  tidak  mengeluarkan, perintah atau pernyataan seperti yang disampaikan Kabag Hukum di Media,  karena Walikota tidak punya kewenangan atas tanah Kami lagian Walikota terlepas dari jabatanya, dirinya  merupakan Anak Adat yang tahu dengan jelas, Hukum Adat di Kepulauan Kei, sehingga  Dari pernyataan Kabag Hukum ,  kami menilai tidak paham terhadap hukum, sehingga kami berharap Walikota Tual segera mencopot yang bersangkutan dari jabatanya,’’ ucap Udin Kabalmay.

Salahudin secara rincih menguraikan, Proses hukum perkara Perdata antara pihaknya Vs PT.PLN Persero cabang Tual  berperkara di Pengadilan Negeri Tual, pada Tahun 2006 dengan nomor perkara: 07/Pdt.G/2006/PN.TL yang diputuskan pada tanggal 23 April 2007.

“ Saat itu kami selaku ahli waris sebagai Penggugat dan PT.PLN Persero cabang Tual, selaku tergugat di Pengadilan Negeri Tual, kami sebagai Ahli waris  menang mutlak atas perkara dimaksud, kemudian tanpah sepengetahuan kami selaku ahli waris yang berperkara dengan PT.PLN Persero cabang Tual, secara diam-diam mereka  mengajukan  banding ke Pengadilan Tinggi Ambon, dengan  nomor perkara Perdata: 43/PDT/2007/MA, yang diputuskan oleh Hakim pengadilan  tinggi Ambon pada tanggal 2 Nofember 2007, dengan memenangkan pihak PT.PLN Persero Cabang Tual, namun yang tercantum di dalam amar putusan Pengadilan tinggi Ambon, tidak memiliki satu keputusan yang bersifat vinal,   terbukti, dan sesuai fakta bahwa  setelah PT.PLN Persero Cabang Tual, mengantongi hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Ambon,tidak dapat melaksanakan eksekusi lahan yang jadi obyek sengketa, karena tidak ada dasar hukum yang menyebutkan secara spesifik terterah di dalam amar putusan Pengadilan Tinggi yang menyebutkan, bahwa lahan tersebut harus dieksekusi atau dikosongkan oleh Kami selaku ahli waris,’’ Ungkapnya.

Salahudin kabalmay menambahkan, Karena tidak ada dasar hukum untuk mengeksekusi lahan yang menjadi obyek sengketa, makah PT.PLN Persero Cabang Tual, dengan mengentongi hasil putusan Pengadilan Tinggi Ambon   kembali melakukan upaya hukum dengan  menggugat pihaknya selaku ahli waris di Pengadilan Negeri Tual, dengan nomor perkara perdata: 15/Pdt.G/2016/PN Tual, yang diputuskan pada tanggal 16 Februari 2017 dengan hasil keputusan bahwa, Saya dan keluarga selaku ahli waris merupakan pemilik yang Sah atas lahan dimaksud.

“ Jangan mengada-ngada, Kalau lahan ini milik mereka ( PT.PLN Persero cabang Tual, Red )  cobah tunjukan satu saja, alat bukti yang menerangkan bahwa lahan ini milik PT.PLN Persero Cabang Tual,”Ujarnya.

Salahudin menegaskan, Ada kontra diksi pernyataan Kabag Hukum Pemkot Tual, karena apa yang disampaikan di Media tidak sama dengan yang disampaikan secara  resmi  di dalam forum bersama Forkopindo dan Ahli waris lahan bersama PT. PLN Persero Cabang Tual, saat pertemuan bersama beberapa hari lalu.

“ Saat itu Kabag Hukum dengan gaga dan tegas   mengatakan, Dirinya  berbicara sesuai "Kebenaran" bahwa dulu dirinya juga msuk Dalam Tim Kuasa Hukum Ahli waris Pemilik Lahan, Salahudin (Udin) Kabalmay yang  memenangkan Gugatan Di Pengadilan Negeri Tual tahun 2006/07, dan Beliau sendiri mengakui bahwa sebagai Tim kuasa hukum tidak pernah tahu bahwa ada upaya Banding dari Pihak Tergugat PLN Persero Cabang Tual Ke Pengadilan Tinggi Ambon,” Ucap Kabalmay megisahkan kembali pernyataan Kabag Hukum saat pertemuan.

Kabalmay mengatakan sependapat dengan pernyataan Kabag Hukum pada saat pertemuan.

“ Kalau yang disampaikan Kabag Hukum saat dialog di dalam forum, kami sependapat karena  selaku Ahli waris pemilik lahan,  tidak pernah tahu ada upaya Banding dari PT.PLN Persero Cabang Tual terhadap putusan Negeri Tual,  karena kami  tidak pernah diberitahukan,  baik dari Kuasa Hukum maupun dari Pihak Pengadilan Negeri Tual, yang  telah memenangkan Gugatan kami selaku ahli  waris degngan Putusan yang sudah bersifat menghukum, dimana terterah didalam amar  Putusan  memerintahkan PLN untuk mengganti Rugi Lahan yang sudah digunakan selama 45 tahun dan mengosongkan lahan, agar dikembalikan kepada kami selaku  pemilik lahan yang sah,” Tutupnya. (EN007)


Pewarta; By Redaksi


 



Posting Komentar

Google+