Stadion Lukas Enembe Di Jayapura

Evav.News, Jayapura
- Stadion Lukas Enembe, sebagai salah satu pusat pelaksanaan PON di Papua, bakal dipalang Masyarakat Adat Suku Puhiri.

Masyarakat Adat Rencana melakukan Pemalangan serta memberhentikan segala aktifitas di atas lahan pembangunan Stadion Lukas Enembe, karena lahan  tersebut belum dibayar oleh Pemerintah, kepada pemilik hak ulayat.

Kepala Suku Makhem Puhiri Asei Asetouw, Jan Adolof Puhiri selaku pemilik hak ulayat,  melalui sambungan telepon selulernya dari Jayapura menegaskan, Selaku kepala suku Puhiri sebagai pemilik   atas Lahan tersebut, merasa ditipu oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah pusat, karena penggunaan lahan itu selama 58 Tahun, dari Tahun 1962 hingga 2021 belum ada realisasi pembayaran.

" Kami sungguh menghormati hajatan Nasional PON yang sementara dilaksanakan oleh Negara di Papua, karena ini merupakan kebanggaan dan satu penghormatan bagi Kami, namun hingga kini belum ada realisasi pembayaran atas tanah kami yang telah dibangun Stadion , sehingga kami sudah sepakat   dengan Masyarakat Adat, dalam waktu dekat melakukan pemalangan dan menghentikan semua aktifitas di Stadion Lukas Enembe, bilah belum ada realisasi pembayaran atas tana kami, " Ucap Kepala Suku Puhiri, Jan Adolof melalui sambungan telepon selulernya Sabtu (18/9/2021).

Jan Adolof mengatakan, Selaku pemilik hak ulayat lahan seluas 62 hektare, yang sebagain  telah dibangun Stadion Lukas Enembe oleh Pemerintah Provinsi Papua hingga kini belum dibayar.

" Enak saja gunakan tanah kami dari Tahun 1962 sampai 2021, tapi tidak pernah hargai hak kami sebagai masyarakat Adat pemilik hak ulayat atas tanah ini, jadi Pemerintah harus bayar lunas sebelum PON, kalau tidak bayar, pelaksanaan PON nantinya jangan gunakan Stadion, karena tanah tersebut merupakan hak ulayat Kami, yang hingga kini belum dibayar oleh Pemerintah, dan pasti kami akan palang titik, biar jangan mereka duduk baku tipu, janji mau bayar padahal omong kosong," ungkap Jan Adolof.

Jan Adolof mengharapkan, Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara, dapat mendengar keluhan Masyarakat Adat suku Puhiri selaku pemilik Hak ulayat atas Tanah tersebut, sehingga dapat merealisasikan pembayaran atas tanah itu, agar jangan dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu, dalam menghambat pelaksanaan PON di Papua.

" Ini permintaan kami ke Bapak Presiden Jokowi, untuk merealisasikan pembayaran atas tanah Kami, yang telah digunakan oleh Pemerintah selama 58 Tahun, jadi kalau tidak ada pembayaran sebelum pelaksanaan PON,  maka pasti kami selaku pemilik hak ulayat akan palang Stadion, dan ini sudah kami putuskan dalam pertemuan bersama Masyarakat Adat suku Puhiri," tegas Jan Adolof.

Terpisah kordinator Aliansi Pemuda Mahasiwa Malanesia, Dolan Alwindo mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Papua, jangan  mengkebiri hak-hak  Masyarakat Adat suku Puhiri terkait lahan Stadion Lukas Enembe.

" Kita suda pelajari data secara akurat terkait kepemilikan hak ulayat atas tanah itu, dimana bisah kita duga ada perbuatan melawan hukum yakni penyerobotan, dan kesalahan dalam pembayaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua, sehingga berakibat pada dugaan tindak pidana korupsi," ujar Alwindo.

Alwindo menegaskan bila Pemerintah Provinsi Papua mengabaikan persoalan dimaksud, maka seharusnya Pemerintah pusat bergerak cepat, dengan melakukan mediasi mengakomodir permintaan dari pemilik hak ulayat, sehingga dalam pelaksanaan PON di Papua, Stadion Lukas Enembe di Jayapura dapat digunakan. (En02)


Pewarta: Toka Fouw













Posting Komentar

Google+