Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi

Evav.News,Jakarta
- Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia (APMM), kembali mempertanyakan komitmen KPK dalam menyelesaikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.


APMM melalui keterangan tertulis yang diterimah Redaksi Media ini Jumat (22/20/2021), menyebutkan citra lembaga KPK melejit dalam OTT sejumlah Kepala Daerah, namun secara diam-diam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gereja Kingmi mulai hilang ditelan bumi.

" KPK menari dalam kasus OTT sejumlah Kepala Daerah di Indonesia, Kami sangat mengapresiasi kinerja KPK, namun perluh diingat, Operasi Tangkap Tangan yang dilaksanakan KPK belum merata di Indonesia, faktanya beberapa tahun terakhir di wilayah Indonesia Timur Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Provinsi Papua dan Papua Barat belum tersentuh, oleh KPK, " ujar kordinator APMM, Dolan Alwindo.

Alwindo menegaskan, Kinerja Lembaga Antirasuah ini belum maksimal dalam   memberantas korupsi di Indonesia terutama pada wilaya bagian timur .

" Ini Fakta KPK menari dalam OTT, namun Bupati Mimika Eltinus Omaleng sudah setahun jadi tersangka belum juga ditahan, nah ini menunjukan bahwa KPK dalam mberantas Korupsi di Indonesia belum maksimal," tegas Alwindo.

Untuk Kasus Gereja Kingmi, kata Alwindo , dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, terhitung KPK telah menetapkan tersangka pada bulan Oktober tahun 2020 sehingga pada bulan Oktober 2021 genap satu tahun para tersangka terlihat masih bebas.

" Ini KPK harus menjelaskan kepada Publik  kenapa sudah setahun pasca penetapan para tersangka dalam kasus ini belum juga tuntas, bahkan para tersangka hingga kini bebas beraktifitas, kami (APMM) patut menduga jangan sampai KPK kemasukan angin," tandas Alwindo.

Aktifis anti korupsi ini menyatakan, Korupsi merupaKan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime), sehingga KPK sebagai Lembaga yang dipercaya Rakyat Indonesia harus mampu bekerja profesional, agar dapat menjawab harapan masyarakat.

" Kami minta KPK harus jujur dan transparan kepada publik terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi Gereja Kingmi di Mimika," tandas Alwindo.

Sementara itu PLT Juru bicara KPK, Ali Fikri hingga kini belum dapat dikonfirmasi, dihubungi melalui pesan singkat Via Watsapp, namun belum ada balasan, pada bulan kemarin tanggal 16 September 2021. Ali Fikri melalui Pesan singkat via WatsApp mengatakan untuk penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek Gereja Kingmi terus berjalan, dimana Penyidik KPK telah melaksanakan pemeriksaan saksi dalam pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika.

Ali Fikri mengatakan, Pemeriksaan di laksanakan di Mapolres Mimika, saksi-saksi yang diperiksa yakni, Saleh alhamid (Anggota DPRD Mimika periode 2014—2019), M. Nurman Karupokaro (Anggota DPRD Mimika periode 2014—2019), dan Paulus Yanengga (Anggota DPRD Mimika periode 2014—2019).

Ali Fikri, menyampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetap berkomitmen untuk  menuntaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut tepat waktu.

Kata Dia  perkembangan penyidikan perkara itu, saat ini  masuk tahap penyelesaian pemberkasan.

Diketahui, Dalam penyidikan  perkara Dugaan Tindak Pidana  Korupsi, pembangunan, Gereja Kingmi Mile 32, Tahap 1 Tahun anggaran 2015, di Kabupaten Mimika,  KPK telah menetapkan tiga orang sebagai "tersangka" diantaranya,  Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika periode, 2014-2019 bersama-sama dengan,  Marthen Sawy, selaku Pejabat pembuat komitmen dan  Teguh Anggara, selaku Direktur, PT.Waringin Megah yang menjadi rekanan pelaksanaan  pembangunan, Gereja Kingmi Mile 32. (En03)

Pewarta: Toka Fouw







Posting Komentar

Google+