Evav.News, Timika
- Dinamika sosial politik di Kabupaten Mimika mulai menghangat, pasalanya masyarakat terbagi dua dalam kebijakan Pemerintah tentang pembentukan DOB dan kelanjutan Otsus jilid 2 di Papua.

Diketahui terkait dengan pembentukan DOB dan Kelanjutan Otsus, khusus di Timika, ada Masyarakat yang menolak dan ada yang mendukung.

Masyarakat yang menolak DOB dan Otsus, selalu diperlakukan tidak adil, karena sesuai pantauan, rata-rata Masyarakat yang menolak merupakan Masyarakat Adat yang merasa tersolimi dengan adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah.

Lain halnya dengan Masyarakat yang mendukung DOB dan Otsus jilid 2. Teridentifikasi Masyarakat dukung DOB dan Otsus ditunggangi tokoh-tokoh elit politik yang berafiliasi kepentingan secara langsung dengan Pemerintah pusat.

Pro dan kontra di tengah masyarakat ini-pun  menjadi persoalan yang serius di Papua secara keseluruhan. Sedangkan khusus di Timika. dinamika sosial politik cukup hangat pasca rencana deklarasi dukungan DOB dan Otsus jilid 2 yang di pimpin Bupati Eltinus Omaleng Rabu besok. Bersamaan dengan kegiatan akbar ini, ada juga kabar burung bahwa kelompok masyarakat yang kontra DOB dan Otsus bakal turut menggelar aksi penolakan.

Menanggapi dinamika itu, Organisasi Kaum Intelektual Amungsa (OKIA) Kab. Mimika mengingatkan agar Masyarakat di tanah Amungsa wajib hukum menjaga kedamaian di Mimika.

Ketua OKIA, Raimond Kelanangame melalui pesan elektronik yang diterimah Media ini Selasa (14/6/2022). Menghimbau kepada para pihak yang berbeda pandangan untuk tidak saling mengintimidasi apalagi sampai berujung kepada perpecahan sosial (konflik sipil) di tanah Amungsa.

" Terkait penyampaian aspirasi pikiran  pendapat adalah merupakan hak setiap warga Negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28.sehingga diharapkan kepada Masyarakat  Baik itu pihak Pro maupun pihak yang Kontra terhadap Rencana DOB dan Otsus Jilid 2 agar menjaga persaudaraan dalam menyampaikan aspirasi," tegas Raimond.

Lanjut Ketua OKIA, Setiap Elemen bangsa wajib tunduk terhadap UU 1945 sebagai wujud warga negara yang taat hukum, Sehingga diharapkan kepada pihak berwenang agar tidak bertindak berlebihan terhadap kelompok Masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

" Kami Menghimbau kepada pihak berwenang untuk Tidak diskriminatif terhadap para pihak yang akan menyampaikan aspirasi dan pikiran  apalagi menyampaikan aspirasi di kantor DPRD. Dimana DPRD merupakan simbol rumah demokrasi rakyat Indonesia," jelas Raimond.

Lebih lanjut Raimond meminta Kepolisian agar Menjamin pengawalan guna terciptanya aksi masa yang damai.

" Kami menghimbau kepada para pihak yang terlibat dalam berbagai event terkait deklarasi dukungan maupun penolakan DOB dan Otsus Jilid 2 agar melihat eskalasi dan tensi politik yang berkembang di Papua, khususnya Mimika dengan baik sehingga jangan mengorbankan rakyat kecil," Terangnya.

Selain itu,  Ia Mengingatkan kepada para pihak yang berbeda pandangan, untuk tidak saling mengintimidasi apalagi sampai berujung terjadi kontak fisik, karena hal itu terjadi maka, perpecahan sosial (konflik sipil) akan terjadi.

" Persoalan DOB dan Otsus Jilid 2 ini sangat sensitive, kami menghimbau kepada semua pihak untuk tetap menjaga kamtibmas di kabupaten Mimika dan Papua secara keseluruhan, terlebih khusus kepada saudara-saudara paguyuban/kerukunan di atas tanah Papua, untuk tidak terlalu jauh masuk dalam problematika rencana DOB dan Otsus Jilid 2," Pinta Raimond.

" Hal ini perlu kami sampaiakan untuk menjamin Papua Tanah Damai untuk kita Bersama," Amolongo Nimaowitimi Saipa!!," Harapnya.(Lk/01)


Editor: Jun

Posting Komentar

Google+