Bupati Memberamo Tengah, Recky Ham Pagawak

Evav.News, Jakarta
- Lembaga Antirasuah KPK kembali memantapkan berkas perkara dari para tersangka skandal suap dan gratifikasi di Kabupaten Memberamo Tengah, Provinsi Papua. 

Informasi yang diterimah Media ini menyebutkan, penyidk KPK telah melayangkan panggilan terhadap Bupati Kabupaten Memberamo Tengah, Recky Ham Pagawak untuk diperiksa selaku tersangka dalam perkara ini. Namun Bupati yang sering disapa RHP ini belum sempat untuk menghadiri panggilan penyidik.

Juru Bicara penindakan  KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi membenarkan bahwa ada panggilan dari penyidik KPK terhadap sala satu tersangka dalam perkara ini, namun Ali Fikri belum menyebutkan identitas dari tersangka  yang dipanggil ke gedung merah putih.

" Benar, Tim Penyidik, pada Senin kemarin (27/6) telah mengagendakan pemanggilan terhadap salah satu tersangka dalam dugaan korupsi suap di  Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua, Namun yang bersangkutan telah mengonfirmasi pada Tim Penyidik, tidak bisa hadir karena ada agenda pemerintahan di internal Pemkab Memberamo Tengah," Ucap Ali Fikri Selasa (28/6/2022).

Ali menegaskan, KPK akan segera menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap tersangka dan berharap Tersangka kooperatif hadir pada pemanggilan berikutnya. 

" Kami berharap tersangka koperatif hadiri panggilan dari penyidk," Tegasnya.

Lebih lanjut Ali menyampaikan, penyidikan perkara ini masih terus dilakukan  KPK.

" KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai Tersangka baik dari pihak Pemkab Memberamo Tengah maupun pihak swasta, Namun demikian KPK akan mengumumkan secara resmi pihak yang ditetapkan sebagai  Tersangka  pada saat penyidikan cukup yakni disaat upaya paksa penangkapan dan penahanan dilakukan," Jelasnya.

Tokoh Yang dekat dengan awak Media ini, Memastikan, peyidikan perkara tindak pidana suap dan Gratifikasi di Kabupaten Memberamo Tengah, Provinsi Papua, adala murni penegakan hukum.

" Kami pastikan  KPK bekerja profesional dan bekerja sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga peningkatan perkara ini ke tahap penyidikan murni penegakan hukum," tegas Ali Fikri.

Lanjut Ali, Prinsip kerja KPK adalah menegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hukum.

" Penyidikan perkara ini, murni penegakan hukum, KPK tidak bisah dinterfensi,  jadi tidak ada kepentingan Politik ataupun kriminalisasi,  Kami  tegaskan untuk diketahui Masyarakat bahwa perkara ini murni penegakan hukum," ujar Ali Fikri.

Diketahui, terkait dengan perkara ini, Bupati Memberamo Tengah, Ricy Ham Pagawak bakal tak berkutik, pasalnya Lembaga Antirasuah KPK kembali menemukan alat bukti catatan aliran dana skandal suap yang menyeretnya sebagai tersangka.

Perkara yang menyeret Bupati RHP, yakni Tindak Pidana Korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.

Bukti aliran dana ditemukan,  saat  penyidik melaksanakan upaya paksa penggeledahan di wilayah Kabupaten Jaya Wijaya, Wamena, Provinsi Papua.

lokasi yang digeledah adalah rumah kediaman dari pihak yang terkait dengan skandal haram tersebut.

Selain catatan aliran uang yang mengalir ke RHP. Penyidik KPK juga menemukan dan mengamankan adanya berbagai dokumen proyek yang terkait dengan perkara ini.

Dari berbagai alat bukti yang ditemukan, langsung dibawa Penyidik  KPK untuk dianalisa dan disita, sehingga  akan dikonfirmasi lebih detail terhadap para saksi dan para Tersangka.(LK/09)


Editor: Toka Fouw


Posting Komentar

Google+