Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni

Evav.News,Jakarta
– Kementerian Dalam Negeri mengingatkan semua  Daerah agar dalam menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus tepat sasaran dan tetap memperhatikan akuntabilitas. 

Daerah juga wajib mengutamakan pengelolaan Dana DAK dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai salah satu upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni melalui siaran Pers yang diterimah Media ini, Jumat (24/6/2022).

Fatoni menegaskan, Hal itu sudah diingatkan ke semua Daerah Saat membuka  Webinar Series Keuda Update, Seri ke-19 bertajuk "Kebijakan DAK Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam APBD" yang berlangsung secara daring dan luring dari Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pekan kemarin.

" Untuk mendorong penggunaan DAK tepat sasaran, maka Kemendagri secara konsisten berkolaborasi melakukan inventarisasi dan pemetaan (mapping) kegiatan DAK di Daerah," Terangnya. 

Kata Dia, Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta kementerian/lembaga pengampu DAK.

Lebih lanjut, Fatoni mengatakan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Upaya tersebut agar pemerintah daerah (Pemda) dapat melakukan pembiayaan kreatif dan melaksanakan pendanaan terintegrasi. 

"Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah," ucap Fatoni. 

Untuk itu, Fatoni meminta Pemda agar lebih mampu menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara baik.

"Tahun 2023, DAK Penugasan untuk daerah penerima, dipilih dalam rangka mendukung capaian target prioritas nasional atau major project tertentu," Tegasnya.

Diketahui terkait persoalan ini, Kementerian dalam Negeri secara daring telah mengingatkan Kepala Daerah melalui Webinar Series Keuda Update, Seri ke-19 bertajuk "Kebijakan DAK Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam APBD". Yang dilaksanakan di  Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6/2022). 

Kegiatan tersebut dihelat dengan fokus utama terhadap pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran (TA) 2023.

Acara ini diikuti lebih dari 1.386 peserta yang bergabung secara daring dan luring melalui aplikasi Zoom Meeting serta kanal Youtube Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda.

Kegitan tersebut dibuka secara langsung oleh, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, Hadir juga dalam kegiatan tersebut sebagai narasumber,  yakni Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Sumule Tumbo, Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas Mia Amalia, serta Direktur Dana Transfer Khusus Kemenkeu Purwanto.

Sementara itu, hadir secara luring dalam kegiatan tersebut, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah Kementerian PUPR Krisno Yuwono, Perencana Ahli Muda Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendikbudristek Inu Kertapati, serta Ketua Tim Kerja DAK Fisik Bidang Kesehatan Kementerian Kesehatan Handry Mulyawan.(Lk/04)


Editor: Latif

Posting Komentar

Google+