Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo

Evav.News, Papua
- Kejaksaan Tinggi Papua melalui Bidang Tindak Pidana Khusus  kini mendalami skandal dugaan korupsi APBD tahun 2018 senilai Rp 40 Miliar di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan kasus tersebut diduga proyek fiktif pemasangan jaringan listrik kabel bawah tanah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindag)

"Pekerjaan itu seharusnya 17 Km, tetapi kenyataannya hanya 3 KM," kata Nikolas kepada awak Media di Jayapura, Kamis (23/6) sore.

Selain fiktif, kata Kondomo pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan.

"Kabel yang seharusnya tembaga, namun yang dipasang adalah kabel aluminium. Ini sudah menyalahi aturan," ujarnya.

Dia pun menerangkan pihaknya sejauh ini telah memeriksa tujuh orang saksi. Kejaksaan Tinggi juga telah menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Masih akan ada saksi tambahan dalam perkara ini, kemudian akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

Dia menambahkan dalam perkara ini diduga kuat ada keterkaitan Direktur PT Nusa Power, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Penjabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan dan Sekretaris Daerah Pegunungan Bintang.

"Kami masih terus mendalami kasus tersebut," terangnya.

Sementara itu, Aliansi Pemuda Mahasiswa Malanesia, melalui kordinatornya, Dolan Alwindo menyampaikan dukungan terhadap  Kejati Papua dalam memberantas dugaan Korupsi di Papua.

" Kami dukung langkah Kejaksaan Tinggi Papua, namun  Publik hingga saat ini, menunggu janji manis Kejati Papua Nikolaus Kondomo dalam menuntaskan sejumlah kasus skandal korupsi yang hingga kini masi mengendap ditangan Kejaksaan Tinggi Papua," tandas Alwindo, Jumat (24/6/2022).

Alwindo mengatakan, Hingga Kini, Kejaksaan Tinggi Papua dan Kejaksaan Negeri Jayapura  " Mandul" dalam menuntaskan sejumlah skandal Korupsi di Tanah Papua.

" Entah apa yang merasuki mereka" Suda saatnya Jaksa Agung melakukan Penyegaran di Kejati Papua," Terangnya.

Alwindo menegaskan, Penegakan Hukum yang dilakukan Kejati Papua dalam memberantas korupsi  masi tebang pilih.

" Biasa Dalam Dunia Persilatan, Ada Yang Dibina Dan Ada Yang Dibinasakan," ujarnya.

Alwindo mengatakan, Ada sejumlah kasus yang mengendap di laci penyidik Kejati Papua  yang hingga kini belum memiliki kepastian hukum.

" Selain di Kejati Papua ada juga kasus-kasus besar di Kejaksaan Negeri Jayapura yang masi mengendap, sala satunya, Proyek pembangunan jalan senilai Rp 47 Miliar di Kabupaten Kerom, dimana proyek ini diduga keras menyeret Sekda Kabupaten Kerom saat ini," Jelas Alwindo.(Lk/07)


Editor: Latif

Posting Komentar

Google+