Gedung KPK

Evav.News,Papua
- Komandan Korem 172/ Praja Wira Yakti Brigjen TNI JO Sembiring menghormati KPK atas pemanggilan Dandim 1702/ Jayawijaya, Letkol CPN Athenius Murip.

Dandim Jayawijaya dipanggil KPK karena diduga terlibat dalam pelarian Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak yang terjerat gratifikasi sejumlah proyek di Mamberamo Tengah.

Ricky Ham diduga melarikan diri ke Papua Nugini lewat jalur darat perbatasan Papua dan Papua Nugini di Skouw yang terletak di Kota Jayapura pada akhir Mei 2022.

“TNI mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, termasuk menghormati proses pemanggilan ini (Dandim Jayawijaya,” jelasnya, Jumat (12/8/2022).

Danrem JO yakin pimpinan TNI telah berkoordinasi dengan KPK dalam penyelesaian masalah tersebut.

“Saya pikir tidak ada masalah jika KPK panggil Dandim 1702/Jayawijaya. Kami tidak keberatan, sebab seluruh proses ini untuk membantu KPK. Namun sampai saat ini, saya belum lihat atau mendapat informasi terkait surat pemanggilan itu,” jelas Danrem JO.

Sebelumnya KPK menyebutkan telah berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman untuk membantu menghadirkan Dandim 1702/Jayawijaya untuk pemeriksaan terkait kaburnya Ricky Ham.

Dalam kasus ini, KPK juga telah meminta keterangan sejumlah saksi di antaranya Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak, presenter televisi swasta Brigita Manohara dan penyanyi jebolan Indonesian Idol Nowela Auparay.

Sekedar Informasi, Data yang diperoleh Media Evav.News,  dalam Penyidikan perkara ini,  Penyidk KPK menemukan bukti kuat    suap dan gratifikasi dalam proyek pembangunan di Kabupaten Memberamo Tengah.

Konstruksi perkara suap dan gratifikasi ini sudah tentu ada penerima dan pemberi. Para terduga Pemberi suap dalam perkara ini adalah  Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa,  Simon Pampang, dan Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa , Jusiendra Pribadi Pampang, serta Direktur Utama PT Solata Sukses Membangun Marten Toding, sedangkan penerima adalah Bupati RHP.

Selain Bupati RHP, ketiga bos perusahan ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dalam perkara ini, KPK juga  telah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap ke-empat tersangka.

Pencegahan dilakukan seiring penetapan mereka  sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi proyek di Kabupaten Mamberamo Tengah. Mereka dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung sejak 3 Juni sampai 3 Desember 2022," jelas Sumber.

Sekedar informasi, Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) kini ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Buronan atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Keberadaan terduga koruptor itu hingga kini masih misterius. Beredar kabar Bupati Ricky Ham Pagawak (RHP) melarikan diri ke PNG.

KPK mencatat Bupati Ricky Ham Pagawak masuk DPO per 15 Juli 2022.

Status buron itu melalui surat Nomor R/ 3992/DIK.01.02/01-23/07/2022 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri.

Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham menyebut Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak diduga kabur ke Papua Nugini lewat jalur tikus.

Pasalnya Ditjen Imigrasi tidak menemukan data perlintasan RHP (Ricky Ham Pagawak) keluar dari Indonesia pada tanggal 14 Juli di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).(Lk/04)

Editor: Jecko


Posting Komentar

Google+