Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri

Evav.News, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat meyakini permohonan praperadilan dari Bupati Mimika, Eltinus Omaleng di Pengadilan Jakarta Selatan bakal ditolak Hakim.

Keyakinan ini, disampaikan juru bicara penindakan KPK, Ali Fikri melalui siaran tertulis yang diterima Media ini, Selasa (16/8/2022).

" Hari ini Selasa (16/8) sesuai penetapan dan release panggilan dari PN Jakarta Selatan, diagendakan persidangan pra peradilan perdana yang diajukan bupati Mimika, dan tentu KPK akan siap hadir," jelas Ali.

" KPK siap hadir dan pada waktunya nanti akan disampaikan jawaban atas permohonan dimaksud," Ucapnya.

Ali menegaskan, Praperadilan merupakan ajang uji atas syarat formil penyidikan yang KPK lakukan, bukan materi penyidikan, namun pada prinsipnya  KPK tetap menghargai upaya hukum dari pihak dimaksud.

" Perlu kami tegaskan bahwa, seluruh proses penyidikan perkara ini telah sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku," Tegasnya.

Ia menyebutkan, Dasar penyidikan karena KPK telah menemukan adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan undang-undang, Untuk itu  KPK yakin permohonan akan di tolak hakim.

Sekedar informasi, Dalam penyidikan perkara tersebut, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai "tersangka" diantaranya,  Eltinus Omaleng selaku Bupati Mimika periode, 2014-2019 bersama-sama dengan,  Marthen Sawy, selaku Pejabat pembuat komitmen dan  Teguh Anggara, selaku Direktur, PT.Waringin Megah yang menjadi rekanan pelaksanaan  pembangunan, Gereja Kingmi Mile 32.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi  menjerat Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan dua tersangka lainya dengan Pasal 2 Ayat (1) Atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP, Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Dengan Ancaman maksimal 20 Tahun penjara. 

Dalam uraian kasus megah dugaan Korupsi itu  sesuai  data LPSE Kabupaten Mimika, pekerjaan pembangunan gereja tahap pertama tahun 2015 menghabiskan dana Rp 46,2 miliar, disusul tahap dua tahun 2016 Rp 65,6 miliar dan tahap tiga tahun 2019 Rp 47,5 miliar.

Pada tahun yang sama juga telah dicairkan dana untuk pengawasan sebesar Rp 2,5 miliar. (007)

 Team Redaksi

Posting Komentar

Google+