Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Evav.news, Jakarta
-, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung Menanggapi pernyataan Penasihat Hukum Gubernur Papua Lukas Enembe yang meminta penanganan perkara dugaan korupsi di Provinsi Papua menggunakan hukum adat.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya menyatakan, Sejauh ini betul bahwa eksistensi seluruh hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya, " Untuk kejahatan, terlebih korupsi maka baik hukum acara formil maupun materiil tentu diproses secara hukum positif yang berlaku secara nasional," jelas Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri  Selasa (11/10/2022).

Ali menegaskan, Apabila hukum adat kemudian juga akan memberikan sanksi moral atau Adat kepada pelaku tindak kejahatan, maka hal tersebut tentu tidak berpengaruh pada proses penegakan hukum positif sesuai UU yang berlaku.

" Kami meyakini para tokoh masyarakat Papua tetap teguh menjaga nilai-nilai luhur Adat yang diyakininya, termasuk nilai kejujuran dan antikorupsi. Sehingga tentunya juga mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Papua," Tegasnya.

Kata Dia, KPK menyayangkan pernyataan dari penasihat hukum Tersangka, yang mestinya tahu dan paham persoalan hukum, sehingga bisa memberikan nasihat-nasihat secara professional.

Lanjut Ali, KPK  khawatir statement yang kontraproduktif dari Penasehat hukum Lukas Enembe,  justru dapat menciderai nilai-nilai luhur masyarakat Papua itu sendiri.(Jk/03)


Editor: Jecko

Posting Komentar

Google+