Jakarta, Evav.News
- Lembaga Antirasua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan akan melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Para saksi yang mangkir dalam panggilan penyidik  untuk diperiksa terkait skandal dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Penegasan Ini disampaikan Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (6/9/2022).

" Soal mangkirnya para saksi, pasti kami segera panggil yang kedua kalinya dan jika mangkir kembali maka sesuai ketentuan hukum bisa dilakukan jemput paksa terhadap saksi," tegas Ali.

Ali membenarkan, Tim Penyidik telah melakukan pemblokiran rekening Bank yang dimiliki istri dari Tersangka  LE.

 " Benar, Pemblokiran recening merupakan bagian kebutuhan pembuktian pada proses penyidikan perkara ini," Ucapnya.

Kata Dia, KPK Telah lama melakukan pemblokiran sehingga  bukan karena saksi tersebut mangkir tidak datang memenuhi panggilan KPK.

" Soal mangkirnya para saksi, pasti kami segera panggil yang kedua kalinya dan jika mangkir kembali, maka sesuai ketentuan hukum bisa kami lakukan jemput paksa terhadap saksi. 

Ali menegaskan,  pemanggilan para saksi tersebut tidak hanya untuk Tersangka LE saja, sehingga tidak ada alasan hukum untuk tidak hadir karena ada hubungan keluarga dengan Tersangka LE.

Sebelumnya diketahui, penyidik KPK memanggil Istri Lukas Enembe, Yulce Wenda, dan  anak Lukas Enembe atas nama Astract Bona Timoramo Enembe dipanggil sebagai saksi dari pihak swasta.

Keduanya dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua yang menjerat Lukas Enembe sebagai tersangka. Namun keduanya tidak hadir tanpa keterangan terhadap penyidik KPK.

 Sehingga KPK menghimbau terhadap semua pihak yang dipanggil sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan kedua dari penyidik sebelum upaya jemput paksa dilakukan.

KPK juga mengingatkan, Siapa pun dilarang untuk mempengaruhi setiap saksi agar tidak hadir memenuhi panggilan penegak hukum, karena hal tersebut ada sanksi hukum karena bertentangan dengan Undang- Undang.(Lk/07)


Editor: Jecko

Posting Komentar

Google+